Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Kecamatan Cikupa

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah telah disetujui. Otonomi Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mampu mengelola dan memberdayakan dirinya sendiri, baik dari segi pendapatan, sumber daya manusia serta perencanaan (kebijakan) pembangunan dengan tidak mengenyampingkan Norma-norma dan Aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.