Kinerja Aparatur dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang

Adanya perubahan kebijakan mengenai data kependudukan menyebabkan banyaknya hambatan dalam pembuatan e-KTP. Hambatan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh lambatnya aparatur serta berbelit-belitnya proses yang dilalui dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tersebut, serta kurangnya tenaga ahli dalam proses pembuatan e-KTP. Hal ini bisa saja disebabkan karena kesalahan pada faktor sumber daya pemerintahnya dan bisa juga karena faktor minimnya dukungan fasilitas pengadaan atau fasilitas kerja pemerintah, yang mana masih dominan manual dalam pengerjaan tugas. Akibat hal-hal tersebut diatas harus diakui secara perlahan-lahan akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kenerja pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah harus lebih responsif dan akuntabel guna memberikan pelayanan yang prima dan dapat memuaskan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penyusunan laporan KKL ini adalah teori kinerja aparatur dari Agus Dwiyanto. Teori Agus Dwiyanto dalam penyusunan laporan ini terdiri dari lima indikator, yaitu produktifitas, kualitas layanan,responsivitas,responsibiltas dan akuntabilitas. Metode laporan KKL yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan dan observasi serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil KKL dapat diketahui bahwa kinerja aparatur yang selama ini dilakukan kurang efektif dan sering bermasalah terutama pada saat pembuatan e-KTP karena banyak ditemukan KTP ganda Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan, masalah lainnya adalah proses yang cukup lama karena keterbatasan peralatan yang tersedia dan tenaga ahli yang dimiliki. Selain itu,komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Menghadapi kendala tersebut, maka Kantor Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang harus melakukan penyuluhan-penyuluhan sampai tingkat RT sehingga kebijakan e-KTP dapat terlaksana dengan baik, merekrut tenaga ahli untuk menjaga sistem data base sehingga tetap aman dan termanage dengan baik, perbaikan birokrasi dalam proses pembuatan e-KTP, serta memperbaiki komunikas antara aparatur di Kantor Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebagai penunjang terlaksananya kebijakan e-KTP dengan baik dan diharapkan tidak ada lagi warga yang memiliki identitas ganda.

The change of policy on population data causes many obstacles in making the e-KTP card. Barriers are most likely caused by the slow and cumbersome apparatus Secondly, the process through which the management of Electronic Identity Card (e-KTP), as well as lack of expertise in the manufacturing process of e-KTP card. This could have been caused due to an error on the government and resource factors could also be because of the lack of support facilities or facilities procurement work of government, which is still dominant in the works manual tasks. As a result of the things mentioned above should be recognized gradually will reduce the level of public confidence in government's ability and performance. To overcome this, the government should be more responsive and accountable to provide excellent service and can satisfy the public.The theory used in the preparation of the report KKL is the theory of Agus Dwiyanto apparatus performance. Agus Dwiyanto theory in the preparation of this report consists of five indicators, namely productivity, quality of service, responsiveness, and accountability, responsibility. KKL reporting methods used is descriptive method is to describe and analyze the file done by collecting file based on the real world. file collection techniques used in this research is through library research, field studies and observation and by conducting interviews and documentation. Based on the results of the KKL can be seen that the performance of the apparatus that had been made less effective and often problematic, especially at the time of the e-KTP card as KTP cards were found double obstacle faced is the lack of public awareness of the importance of the identity of the population, the other issue is a long process because of the limited available equipment and expertise possessed. In addition, communication between officials with the public has not fully come to fruition. Faced with these constraints, the District Office Girimaya Pangkalpinang city should do counseling to the neighborhood level and the policy of e-KTP card can be carried out well, hiring experts to maintain the data base so that the system remains safe and well termanage, bureaucratic improvements in the manufacturing process e-KTP, and improve komunikas between officials at the District Office Girimaya Pangkalpinang city as supporting the implementation of e-KTP cards policy well and it is expected that no more people have multiple identities.