Aisah, Siti (2013) Tinjauan Atas Prosedur Penagihan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
UNIKOM_SITI AISAH_Presentasi Tugas Akhir.pptx
Download (86kB)
UNIKOM_SITI AISAH_COVER.pdf
Download (11kB)
UNIKOM_SITI AISAH_LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (434kB)
UNIKOM_SITI AISAH_ABSTRAK.pdf
Download (83kB)
UNIKOM_SITI AISAH_ABSTRACT.pdf
Download (83kB)
UNIKOM_SITI AISAH_KATA PENGANTAR.pdf
Download (98kB)
UNIKOM_SITI AISAH_DAFTAR ISI.pdf
Download (17kB)
UNIKOM_SITI AISAH_BAB II.pdf
Download (383kB)
UNIKOM_SITI AISAH_BAB III.pdf
Download (172kB)
UNIKOM_SITI AISAH_BAB V.pdf
Download (86kB)
UNIKOM_SITI AISAH_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (86kB)
Abstract
Penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur penagihan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian disini digunakan untuk dapat menggambarkan prosedur penagihan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Selain metode deskriptif penulis juga memakai metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa prosedur penagihan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung masih terjadi hambatan meskipun prosedurnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011. Hambatan yang masih sering terjadi yaitu adanya Wajib Pajak yang pindah alamat, Wajib Pajak yang tidak bayar pajak atau Wajib Pajak yang mengajukan keberatan/peninjauan. Selain itu masih ada saja Wajib pajak yang tidak membayar pajak terutangnya setelah diterbitkan Surat Teguran yang akhirnya diterbitkan Surat paksa. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyulitkan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mendata ulang kembali data Wajib Pajak dan mensosialisasikan lebih lanjut akan pentingnya pajak, mengingat kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas pembayaran hutang pajaknya.
Tax billing is action by the Director General of taxes, because a taxpayer do not obey the provisions of law, specifically concerning the payment of taxes. The purpose of this research was to know the tax Billing procedure at Dispenda Bandung. The method used in this research is descriptive method. This Research method is used to describe the tax billing procedure at Dispenda Bandung. Beside of descriptive methode a writer also use literature and research of field with direct observation to Dispenda Bandung and interview with the parties concerned. Based on the result of the research obtained result that the tax billing procedure at Dispenda Bandung still occur barriers even though these procedure is appropriate with local regulation number 20 2011th . The Barriers are still often happen is the taxpayer moved their address, the taxpayer does not pay taxes or the taxpayer submit the objection / review. Moreover there are taxpayer do not pay the taxes payable after the warning letter published the forced letter was published. These barriers can complicate officers in performing their duties. Dispenda Bandung should repeat the data of taxpayer and more socialize about the important of tax, remember lack of awareness the taxpayer for payment tax debts.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-sitiaisahn-30277. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Akuntansi / 2012 |
| Uncontrolled Keywords: | Pajak Daerah, Prosedur Penagihan Pajak Daerah, Wajib Pajak |
| Divisions: | S1 Skripsi > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 09:57 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 09:57 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/40417 |
