Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebakan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Balai Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Performance-based budget structured to overcome the weaknesses found in traditional budgeting system, particularly the weakness which be caused by the absence of benchmarks that can be used to measure performance in achieving the goals and objectives of public service. The purpose of this study is to determine performance-based budgeting on Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. To find out the barriers and solutions in performance-based budgeting on Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. The method used in this research is descriptive method. Performance-based budgeting process at the Training Center of Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.