Praktek Kerja Lapangan Humasda PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional (DAOP) 2 Bandung

Kehadiran Kereta Api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen Jum’at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Sloet van den beele. Pembangunan diprakarsai oleh “Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappijâ€� (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan kereta api antara Kemijen – Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang – Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalu pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 – 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 Km.

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan kereta api di Indonesia mencapai 6.811 km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan kereta api di sana.

Jenis jalan rel kereta api di Indonesia dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang di bongkar semasa pendudukan Jepang (1942 – 1943) sepanjang 473 km, sedangkan jalan rel kereta api yang dibangun semasa pendudukan Jepang , adalah 83 km antara Bayah – Cikara dan 220 km antara Muaro – Pekanbaru. Ironnisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro – Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro – Pekanbaru.

Meskipun DKARI telah terbentuk, namun tidak semua perusahaan kereta api telah menyatu. Sedikitnya, ada 11 perusahaan kereta api swasta di Jawa dan 1 swasta (Deli Spoorweg Maatschapij) di Sumatera Utara yang masih terpisah dengan DKARI. Lima tahun kemudian, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No.2 tanggal 6 Januari 1950, ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 1950 DKARI dan “Staat-spoor Wegen en Verenigded Spoorweg Bedrijf (SS/VS) digabung menjadi satu perusahaan kereta api bernama “Djawatan Kereta Apiâ€� (DKA).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1990, pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA mengalami perubahan menjadi Perusahaan Umum Kereta Api disingkat Perumka. Sejalan dengan perubahan status ini, kinerja perkeretaapian di indonesia kian membaik. Kalau pada tahun 1990 PJKA rugi Rp 32,716 Milyar, pada tahun pertama Perumka kerugian dapat ditahan menjadi Rp 13,09 Milyar. Tahun kedua turun lagi menjadi Rp 2,536 Milyar, tahun ketiga Rp 1,098 Milyar dan untuk pertama kalinya dalam sejarah perkeretaapian Indonesia meraih laba sebesar Rp 13 Juta pada tahun 1993.

Berikutnya, dalam rangka “Loan Agreementâ€� No. 4106-IND tanggal 15 Januari 1997 berupa bantuan proyek dari Bank Dunia, yang kemudian lebih dikenal dengan proyek efisiensi Perkeretaapian atau “Railway Efficiency Projectâ€� (REP), dirumuskan langkah-langkah pengembangan diarahkan pada peningkatan efisisiensi dan kualitas pelayanan, yang ditempuh melalui 8 kebijakan yaitu :

1. memperjelas peranan antara pemilik (owner), pengatur (regulator) dan pengelola (operator);

2. melakukan restrukturisasi Perumka, termasuk merubah status Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas;

3. Kebijakan pentarifan dengan pemberian kompensasi dari pemerintah kepada Perumka atas penyediaan KA non komersial, yang tarifnya ditetapkan oleh pemerintah;

4. Rencana jangka panjang dituangkan dalam Perencanaan Perusahaan (Corpoorate Planning), yang dijabarkan ke dalam rencana kerja anggaran perusahaan secara tahunan;

5. Penggunaan peraturan dan prosedur dalam setiap kegiatan;

6. Peningkatan peran serta sektor swasta;

7. Peningkatan sumber daya manusia;

8. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Sejalan dengan maksud REP tersebut, dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, pemerintah menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perseroan (Persero). Prosesi perubahan status perusahaan dari perum menjadi persero secara “de-factoâ€� dilakukan tanggal 1 Juni 1999, saat Menhub Giri S Hadiharjono mengukuhkan susunan direksi PT Kereta Api (Persero) di Bandung.

Tabel 1.1

Kronologis Bentuk Perusahaan

PERIODE STATUS DASAR HUKUM

1864 Pembangunan jalan KA sepanjang 26 km antara Kemijen-Tanggung oleh Hindia Belanda.

1864-1945 Staat Spoorweggen (SS)

Verenigde Spoorwegenbedrifj (VS)

Deli Spoorweg Mastchapij (DSM) IBW

1945-1950 Djawatan Kereta Api (DKA) IBW

1950-1963 Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) IBW

1963-1971 Perusahaan Negara Kereta (PNKA) PP. No. 22 Th. 1963

1971-1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) PP. No. 61 Th. 1971

1991-1998 Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) PP. No. 57 Th. 1990

1998-Sekarang PT Kereta Api (Persero) • PP 19 tahun 1998

• Kepres No. 39 Th. 1999

Akte Notaris Imas Fatimah.

Sumber : Company Profile PT Kereta Api (Persero) daop 2 Bandung.