Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penyelanggaraan Layanan SMS Banking Dihubungkan Dengan Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sutiyono, Marcellus Aditya (2009) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penyelanggaraan Layanan SMS Banking Dihubungkan Dengan Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

Download (42kB)
[thumbnail of Kata Pengantar.pdf] Text
Kata Pengantar.pdf

Download (43kB)
[thumbnail of Daftar Isi.pdf] Text
Daftar Isi.pdf

Download (9kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan.pdf] Text
Lembar Pengesahan.pdf

Download (6kB)
[thumbnail of Surat Pernyataan.pdf] Text
Surat Pernyataan.pdf

Download (6kB)
[thumbnail of Abstrak.pdf] Text
Abstrak.pdf

Download (42kB)
[thumbnail of Bab I.pdf] Text
Bab I.pdf

Download (59kB)
[thumbnail of Bab II.pdf] Text
Bab II.pdf

Download (70kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (72kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (50kB)
[thumbnail of Bab V.pdf] Text
Bab V.pdf

Download (14kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka.pdf] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (9kB)

Abstract

Kemajuan teknologi informasi ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan dan menyebabkan makin

pesatnya perkembangan jenis produk dan jasa bank, termasuk layanan sms banking. Meskipun layanan sms banking

memberikan banyak kemudahan, namun hal ini tidak berarti merupakan layanan yang terbebas dari resiko. Pada

kenyataannya, telah banyak kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan sms banking yang menyebabkan

nasabah selalu berada dalam posisi yang lemah. Selama ini setiap layanan perbankan selalu berpijak dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam

penyelenggaraan layanan sms banking terutama dalam hal perlindungan nasabah. Permasalahannya adalah

bagaimana Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut mengatur tentang

penyelenggaraan layanan sms banking, kendala-kendala yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan layanan sms

banking, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak mengenai perlindungan hukum terhadap

nasabah dalam penyelenggaraan layanan sms banking.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang

dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan

serta dapat menjamin kepastian hukum, bahwa peraturan yang berlaku benar-benar dilakukan oleh para pihak

Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan

Undng-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, belum mengatur secara khusus mengenai

perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penyelenggaraan layanan sms banking, karena dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen belum mengatur perlindungan terhadap nasabah dalam penyelenggaraan layanan sms banking.

Munculnya berbagai kendala seperti pengiriman pemberitahuan transaksi yang terlambat diterima oleh nasabah,

kesalahan pengiriman ke nomor lain, tidak diterimanya pemberitahuan dari pihak bank, walaupun nasabah telah

melakukan transaksi, kegagalan dalam pengiriman sms, serta dapat terjadinya pembobolan rekening menjadi faktor

penghambat dalam penyelenggaraan layanan sms banking. Selain itu, terhambatnya penyelenggaraan layanan sms

banking disebabkan karena masih lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah, serta belum adanya peraturan

yang efektif dan jelas tentang layanan sms banking. Tindakan hukum untuk mengatasi masalah yang mungkin

muncul dalam penyelenggaraan layanan sms banking adalah dengan bank memberikan informasi kepada nasabah

yang telah melakukan transaksi melalui layanan sms banking, nasabah diharapkan dapat lebih hati-hati dan

memeriksa kembali nomor tujuan sebelum melakukan transaksi agar tidak terjadi kesalahan pengiriman ke nomor

lain, serta melakukan tindakan hukum secara

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-marcellusa-19725. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2009
Uncontrolled Keywords: Hukum Terhadap NAsabah, Layanan Sms Banking
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 05:14
Last Modified: 05 Nov 2026 05:14
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/25422

Actions (login required)

View Item
View Item