Akibat Hukum Bagi Tanah Yang Ditelantarkan Di Desa Pagerwangi Bandung Barat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar

Alfatah, Imam Ali (2022) Akibat Hukum Bagi Tanah Yang Ditelantarkan Di Desa Pagerwangi Bandung Barat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Preview	Text Cover_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Download (38kB) | Preview
Preview	Text Pengesahan_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
Preview	Text Publikasi_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Download (104kB) | Preview
Preview	Text Pernyataan_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
Preview	Text Kata Pengantar_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Download (72kB) | Preview
Preview	Text Daftar isi_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Download (26kB) | Preview
Preview	Text BAB I_Skripsi_imam.pdf - Published Version Download (228kB) | Preview
Preview	Text BAB II_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Download (168kB) | Preview
	Text BAB III_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (384kB) | Request a copy
	Text BAB IV_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (96kB) | Request a copy
Preview	Text BAB V_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Download (69kB) | Preview
Preview	Text Pustaka acuan_Skripsi_Imam.pdf - Published Version Download (67kB) | Preview
Preview	Text kontak_imam dan dospem.pdf - Published Version Download (109kB) | Preview

Abstract

Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis dan tidak berkeadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Dampak dari penelantaran tanah menjadi terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, dalam hal ini penulis mengkaji terkait bagaimana akibat hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai tanah telantar dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemillik hak atas tanah yang tanahnya telah ditetapkan sebagai tanah telantar. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait Tanah Telantar. Selain itu sistem deskritif analitis juga digunakan dalam penulisan ini, dimana penggambaran fakta-fakta yang ada dihubungkan dengan bahan hukum primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel). Dan data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang derajatnya lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap penelantaran tanah tidak terlepas dari peran pemerintah sehingga diperlukan perhatian yang lebih oleh penegak hukum dalam menjalankan ketentuan yang berlaku. Selain itu akibat hukum atas tindakan terdapatnya penelantaran tanah oleh subyek hukum terhadap obyek hukum yang sanksinya yaitu hapusnya hak atas tanah tersebut dan kembali menjadi tanah negara.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penelantaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	04 Sep 2023 01:57
Last Modified:	04 Sep 2023 01:57
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7366

Actions (login required)

View Item