Nopiani, Pani (2022) Proses Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap Di Badan Penyelengga Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Banjar. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
21218182_PANI NOPIANI_COVER.pdf - Published Version
Download (231kB) | Preview
21218182_PANI NOPIANI_LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version
Download (305kB) | Preview
21218182_PANI NOPIANI_SURAT KETERANGAN PUBLIKASI.pdf - Published Version
Download (316kB) | Preview
21218182_PANI NOPIANI_LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - Published Version
Download (311kB) | Preview
21218182_PANI NOPIANI_KATA PENGANTAR.pdf - Published Version
Download (293kB) | Preview
21218182_PANI NOPIANI_DAFTAR ISI.pdf - Published Version
Download (185kB) | Preview
21218182_PANI NOPIANI_BAB I.pdf - Published Version
Download (326kB) | Preview
21218182_PANI NOPIANI_BAB II.pdf - Published Version
Download (416kB) | Preview
21218182_PANI NOPIANI_BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (235kB) | Request a copy
21218182_PANI NOPIANI_BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (194kB) | Request a copy
21218182_PANI NOPIANI_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Download (188kB) | Preview
21218182_PANI NOPIANI_LEMBAR KONTAK PENULIS DAN KONTRIBUTOR.pdf - Published Version
Download (183kB) | Preview
Abstract
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi manusia, sehingga menjadikan kesehatan sebagai hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor utama untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan sektor kesehatan dengan memperbaiki pelayanan kesehatan publik, maka pemerintah bertanggungjawab menjamin hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia di sektor kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan nasional”. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu jaminan sosial wajib bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas melalui sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Widiastuti, 2017). Berperan sentral dalam sektor kesehatan untuk menjamin hak warga negara terlindungi oleh sistem jaminan sosial di bidang kesehatan dengan mengayomi masyarakat mendapat perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan secara menyeluruh, adil, merata, memadai, terjangkau dan berkualitas.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) |
| Subjects: | 600 TECHNOLOGY > Management & Auxiliary Services H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | ?? lkpmn ?? |
| Depositing User: | Mia Hayati Kosasih |
| Date Deposited: | 18 Nov 2022 04:17 |
| Last Modified: | 18 Nov 2022 04:17 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id:1000/id/eprint/6929 |
