Prosedur Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Seksi Pengelolaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis

Susilawati (2014) Prosedur Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Seksi Pengelolaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of UNIKOM_Susilawati_COVER.pdf] Text
UNIKOM_Susilawati_COVER.pdf

Download (36kB)
[thumbnail of UNIKOM_Susilawati_DAFTAR IS1.pdf] Text
UNIKOM_Susilawati_DAFTAR IS1.pdf

Download (137kB)
[thumbnail of UNIKOM_Susilawati_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
UNIKOM_Susilawati_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (85kB)
[thumbnail of UNIKOM_Susilawati_KATA PENGANTAR.pdf] Text
UNIKOM_Susilawati_KATA PENGANTAR.pdf

Download (145kB)
[thumbnail of UNIKOM_Susilawati_BAB I.pdf] Text
UNIKOM_Susilawati_BAB I.pdf

Download (233kB)
[thumbnail of UNIKOM _Susilawati_BAB IV.pdf] Text
UNIKOM _Susilawati_BAB IV.pdf

Download (90kB)
[thumbnail of UNIKOM_Susilawati_Lembar Pengesahan.pdf] Text
UNIKOM_Susilawati_Lembar Pengesahan.pdf

Download (354kB)
[thumbnail of UNIKOM_Susilawati_Surat Persetujuan Publikasi.pdf] Text
UNIKOM_Susilawati_Surat Persetujuan Publikasi.pdf

Download (111kB)

Abstract

Prosedur penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB) yang diberlakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan sesuai dengan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Dua Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Tapi terdapat pula kelemahan dalam prosedur penetapan dan pemungutan BPHTB tersebut yaitu, karena menggunakan metode selfassessment system, petugas pelaksana pajak daerah tidak bisa mengontrol wajib pajak yang mengisi SSPD nya lebih kecil dari NJOP, sehingga kemungkinan pajak yang terutangnya lebih kecil atau nihil bisa terjadi. Ada hambatan-hambatan dalam prosedur penetapan dan pemungutan BPHTB tersebut yaitu, tidak terkontrolnya transaksi jual beli secara umum ( bukan dari agen properti), sehingga nilai yang dilaporkan di akta bisa lebih rendah dari transaksi yang sebenarnya.Bidang pendapatan di DPPKAD Kabupaten Ciamis telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisasi hambatan-hambatan dalam prosedur penetapan dan pemungutan BPHTB dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mencari data yang berhubungan dengan harga pasar, apakah sudah sesuai dengan NJOP atau belum.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-susilawati-36066. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2014
Uncontrolled Keywords: Prosedur Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 12:01
Last Modified: 05 Nov 2026 12:01
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/46189

Actions (login required)

View Item
View Item