Efektivitas Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Peningkatan kinerja dan pelayanan PNS untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta penyesuaian kewenangan. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan otonomi daerah, dilakukan perubahan mendasar dari PP No. 30 Tahun 1980 yang merupakan bagian reformasi birokrasi, agar lebih terjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk lebih meningkatkan disiplin menuju terwujudnya PNS yang profesional dan mempercepat pengambilan keputusan atas pelanggaran yang dibuat seputar kedisiplinan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi. Teori yang digunakan adalah James L. Gibson yang dikutip oleh Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianaya sarana dan prasarana, Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dapat menggambarkan objek penelitian juga menyoroti secara lebih spesifik. Sehingga pengetahuan pada saat tertentu dapat dijelaskan secara lebih mendetail dan dicarikan solusi untuk memecahkan permasalahan yang timbul. Hasil dari Kuliah kerja Praktek Strategi meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil di segala bidang, Perencanaan mengadopsi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 dalam meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai aparaturnya.

Government Regulation (PP) No. 53 of 2010 Concerning Discipline of Civil Servants (PNS) which replaces the Government Regulation No. 30 Year 1980 About Discipline of Civil Servants. Due to Government Regulation No. 30 Year 1980 was not in accordance with the needs and developments. Improved performance and civil service bureaucracy to achieve reform and adjustment authority. Officials are authorized to impose disciplinary penalties in accordance with regional autonomy, made a fundamental change of the PP. 30 In 1980 which is part of bureaucratic reform, to make it more secure public order and the smooth execution of the task, as well as to further improve the discipline towards the realization of a professional civil service and speed up decision making on the offense made about discipline at the Regional Employment Board Cimahi. The theory used is James L. Gibson cited by Agung Kurniawan in his book Transforming Public Services said the measure of the effectiveness, as follows: Clarity of goals to be achieved, clarity of goal achievement strategy, process analysis and policy formulation are steady, careful planning, preparation of appropriate programs, facilities and Tersedianaya infrastructure, monitoring and control systems that are educational. Methods used are descriptive method with qualitative approach, to describe the object of study also highlights more specifically. So that knowledge at a given time can be described in more detail and a solution to solve the problems that arise. Results of the Strategy Practice Lecture improve work discipline of civil servants in all areas, adopt Planning Government Regulation No. 53 of 2010 to increase the level of employee discipline apparatus.