Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah dalam Pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

Pemerintah melalui Kemendagri telah menerapkan kebijakan program e-KTP berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Penelitian yang berjudul KINERJA KECAMATAN CIMAHI TENGAH DALAM PELAKSANAAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (e-KTP) patut dikaji karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi program e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah dengan cara mengklarifikasi, menguraikan, menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena kinerja aparatur yang berkembang dalam masyarakat dengan cara mendiskripsikan program e-KTP tersebut. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis kinerja Kecamatan Cimahi Tengah dalam pelaksanaan program e-KTP ini yaitu, teori dari Wasistiono, dengan beberapa indikator yakni secara Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, Responsibilitas, dari Kecamatan Cimahi Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka dalam pemilihan informan peneliti menggunakan purposive. Sedangkan yang menjadi instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu pengumpulan data yang merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu; wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut dirasakan belum efektif karena masih terdapat beberapa kekurangan dari pemerintah, yaitu; kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal, pemerintah tidak mampu memenuhi fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah kepada masyarakat sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi dan kumunikasi, dan kurangnya pemberian pelayanan yang optimal.