Prosedur Dan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPH Pasal 21 Pada Kantor Gita Sarana Jasa Consultant

Amelia, Siska (2011) Prosedur Dan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPH Pasal 21 Pada Kantor Gita Sarana Jasa Consultant. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of UNIKOM_Siska Amelia_BAB I.pdf] Text
UNIKOM_Siska Amelia_BAB I.pdf

Download (86kB)
[thumbnail of UNIKOM_Siska Amelia_BAB II.pdf] Text
UNIKOM_Siska Amelia_BAB II.pdf

Download (189kB)
[thumbnail of UNIKOM_Siska Amelia_BAB III.pdf] Text
UNIKOM_Siska Amelia_BAB III.pdf

Download (252kB)
[thumbnail of UNIKOM_Siska Amelia_BAB IV.pdf] Text
UNIKOM_Siska Amelia_BAB IV.pdf

Download (53kB)
[thumbnail of UNIKOM_Siska Amelia_Cover.pdf] Text
UNIKOM_Siska Amelia_Cover.pdf

Download (65kB)
[thumbnail of UNIKOM_Siska Amelia_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
UNIKOM_Siska Amelia_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (52kB)
[thumbnail of UNIKOM_Siska Amelia_DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf] Text
UNIKOM_Siska Amelia_DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (73kB)
[thumbnail of UNIKOM_Siska Amelia_KATA PENGANTAR.pdf] Text
UNIKOM_Siska Amelia_KATA PENGANTAR.pdf

Download (73kB)
[thumbnail of UNIKOM_Siska Amelia_LEMBAR ESKLUSIF.pdf] Text
UNIKOM_Siska Amelia_LEMBAR ESKLUSIF.pdf

Download (189kB)
[thumbnail of UNIKOM_Siska Amelia_Lembar Pengesahan.pdf] Text
UNIKOM_Siska Amelia_Lembar Pengesahan.pdf

Download (249kB)

Abstract

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dana tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 januari 1984 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang kemudian di ubah dengan UU No. 9 tahun 1994, yang kemudian mengalami perubahan dengan UU No. 16 tahun 2000 dan kemudian mengalami perubahan kembali yaitu dengan UU No. 28 tahun 2007, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga dan menempatkn kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan saran serta peran rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Undang-undang sebagian besar memuat ketentuan umum dan tata cara untuk pajak penghasilan, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. Dalam PPh pasal 21, setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan seperti pegawai, karyawan/karyawati, baik tetap maupun lepas, penerimaan pensiun, penerimaan hinorarium, dan penerimaan upah diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara dengan tidak mendapat jasa timbak balik langsung karena digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-siskaameli-27826. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2011
Uncontrolled Keywords: Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPH Pasal 21
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 09:27
Last Modified: 05 Nov 2026 09:27
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/39137

Actions (login required)

View Item
View Item