Tinjauan Atas Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Septiandi, Ira Dwi (2011) Tinjauan Atas Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of Unikom_Ira Dwi Septianti_BAB I.pdf] Text
Unikom_Ira Dwi Septianti_BAB I.pdf

Download (63kB)
[thumbnail of Unikom_Ira Dwi Septianti_BAB II.pdf] Text
Unikom_Ira Dwi Septianti_BAB II.pdf

Download (4MB)
[thumbnail of Unikom_Ira Dwi Septianti_BAB IV.pdf] Text
Unikom_Ira Dwi Septianti_BAB IV.pdf

Download (33kB)
[thumbnail of Unikom_Ira Dwi Septianti_COVER.pdf] Text
Unikom_Ira Dwi Septianti_COVER.pdf

Download (20kB)
[thumbnail of Unikom_Ira Dwi Septianti_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
Unikom_Ira Dwi Septianti_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (30kB)
[thumbnail of Unikom_Ira Dwi Septianti_DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf] Text
Unikom_Ira Dwi Septianti_DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (29kB)
[thumbnail of Unikom_Ira Dwi Septianti_KATA PENGANTAR.pdf] Text
Unikom_Ira Dwi Septianti_KATA PENGANTAR.pdf

Download (37kB)
[thumbnail of Unikom_Ira Dwi Septianti_SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK EKSKLUSIF.pdf] Text
Unikom_Ira Dwi Septianti_SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK EKSKLUSIF.pdf

Download (295kB)

Abstract

Pajak menjadi sektor yang memberikan penerimaan terbesar bagi negara serta

merupakan salah satu sumber dana utama dalam melakukan pembangunan

termasuk di negara Indonesia (Gita:2007). Menurut pendapat (R. Santoso

Brotohadiharjo) Pajak adalah : �iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan),

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.� Suatu hal yang tidak dapat

dihindari bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak

dapat terlepas dari pemenuhan kewajiban perpajakan (R. Santoso

Brotohadiharjo:2008).

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor

16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem

pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi

self assessment system. Dalam Self assessment system merupakan suatu

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk

menentukan besarnya pajak terutang. Salah satunya instansi yang memberikan

pelayanan pemungutan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada

di bawah naungan Departemen keuangan.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-iradwisept-27770. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2011
Uncontrolled Keywords: Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 09:26
Last Modified: 05 Nov 2026 09:26
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/39080

Actions (login required)

View Item
View Item