Sistem Pendukung Keputusan Perijinan Trayek Kapal Pedalaman Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelolaan Laut Dan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan (ASDP) Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Pengelolaan perijinan trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) pada dasarnya adalah pengelolaan berbagai komponen yang mempunyai kepentingan dalam pemanfaatan lintasan jalur transportasi pada suatu perijinan trayek AKDP, Tujuan utama dilaksanakan kegiatan pengelolaan perijinan trayek AKDP karena disebabkan adanya permasalahan yang berhubungan dengan penurunan tingkat permohonan pada perijinan trayek AKDP tersebut, dengan demikian maka semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi harus disesuaikan dengan penyelesaian permasalahan tersebut.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu kegiatan untuk mengidentifikasi dampak penurunan suatu perijinan trayek AKDP. Proses pengolahan data hasil fisik lapangan untuk kegiatan monev yang dilaksanakan di satuan wilayah yang masih menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word, dikarenakan proses pengolahan data yang lama, maka sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan laporan bulanan. Selain itu, keterlambatan ini sangat merugikan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Balai Pengelolaan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Provinsi Jawa Barat dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan pengelolaan penerbitan perijinan trayek dan peningkatan pendapatan asli daerah yaitu retribusi perijinan trayek sesuai dengan PERDA No 22 tahun 2001.

Pembangunan dan penggunaan aplikasi sistem pendukung keputusan perijinan trayek kapal pedalaman AKDP di UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP Provinsi Jawa Barat ini dapat menjadi alternatif lain untuk membantu memudahkan dan mempercepat pengelolaan data hasil kegiatan monitoring dan evaluasi perijinan trayek AKDP, sehingga dapat menghasilkan keputusan secara cepat dan akurat mengenai pengelolaan perijinan trayek.

The management of licensing activities of public transportation routes in the Province (AKDP) is basically the management of the various components that have an interest in the use of transportation routes paths on a route permit AKDP, the main purpose of route licensing management activities undertaken AKDP because due to problems associated with lower levels of the petition on AKDP the licensing route, thus all activities from planning to monitoring and evaluation should be tailored to the settlement of these problems.

Monitoring and evaluation activities is one of the activities to identify the impact of a decline in licensing AKDP route. Physical results of the data processing field for monitoring and evaluation activities conducted in the unit area that still use Microsoft Excel and Microsoft Word, because the old data processing, then the frequent delays in making decisions and making monthly reports. In addition, this delay is very detrimental to the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) in the Central Management of Sea Ports and River Transport, Lake Crossing (ASDP) of West Java province in determining the steps to be undertaken to improve management of routes and increase the issuance of licenses revenue ie the area of route licensing fees in accordance with Regulation No 22 in 2001.

Development and use of decision support system applications licensing route inland vessels in UPTD Balai AKDP Sea Port Management and ASDP provinces of West Java this could be another alternative to help facilitate and accelerate the results of data management activities of monitoring and evaluation licenses AKDP route, which can lead to rapid decision and accurate information regarding the management of route permits.