Pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP) dalam melaksanakan pelayanan publik di kabupaten indramayu tahun 2009 (pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB))

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.

Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran.

Pelayanan terhadap masyarakat selama ini diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara administrasi negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal ini berarti fungsi pelayanan pun telah didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perubahan paradigma di atas menuntut pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan unsur-unsur pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam mengurus rumah tangga daerah dan pelayanan kepada masyarakat, kinerja pemerintah daerah melalui kapasitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu ditingkatkan.

Berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang seringkali dilakukan oleh pemerintah di balik misi melayani serta menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan ketentraman masyarakat. Hampir setiap hari, banyak keluhan masyarakat tentang kurang lancarnya pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat, praktek calo atau pihak ketiga untuk memperlancar pengurusan, pungutan liar, atau tarif yang dikenakan melebihi ketentuan.

Fenomena tersebut menunjukan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalisasikan fungsi pelayanan masyarakat. Hal ini juga semakin memperburuk persepsi masyarakat tentang keberadaan pemerintah. Apabila dibandingkan dengan sistem pelayanan oleh pihak swasta, organisasi pelayanan pemerintah atau birokrasi pemerintah sering dikatakan lamban, mahal dan inefisien. Di lain pihak, pelayanan sektor swasta dianggap lebih cepat, efisien, inovatif dan berkualitas.

Lemahnya pelayanan aparatur pemerintah mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, menyebabkan timbulnya keluhan dan kritik dari masyarakat.

Pelayanan yang optimal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat misalnya dalam pembuatan akta kelahiran, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berbagai perizinan lainnya, sampai pada pengadaan sarana dan prasarana umum. Salah satu bentuk layanan masyarakat yang penting adalah layanan di bidang IMB. Adapun tujuan dari IMB ini adalah terwujudnya tertib bangunan yang aman, nyaman, serasi, dan seimbang. Hal ini berarti, setiap kegiatan mendirikan bangunan harus mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan yang didapat melalui permohonan.

Kabupaten Indramayu sebagai salah satu Provinsi Jawa Barat di Indonesia yang mengalami perkembangan lumayan pesat. Perkembangan ini membawa perubahan signifikan dalam perkembangan pembangunan, sehingga menyebabkan pembangunan meningkat tajam.

Peningkatan pembangunan Kabupaten Indramayu ini menimbulkan permasalahan klasik yang biasanya dialami oleh kota-kota besar lainnya. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, terutama yang diakibatkan adanya urbanisasi dan pendatang, menimbulkan masalah yaitu pesatnya pertumbuhan bangunan fisik. Bangunan-bangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk tempat tinggal akan tetapi juga untuk bangunan usaha industri.

Banyak para pendatang yang membuka usaha dan dampak selanjutnya adalah tingginya kebutuhan tempat bermukim serta pesatnya pertumbuhan bangunan fisik. Hal ini menimbulkan banyaknya masyarakat yang memohon pengajuan surat IMB dengan harapan pelayanan prima secara dinamis dan tanggap, cepat serta tepat sasaran yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah.

Salah satu cara untuk menciptakan praktek pemerintahan yang lebih baik ialah dengan mengalihkan aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintahan konvensional melalui penggunaan teknologi baru, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk pelayanan perijinan yang terpadu (one stop service) yang sering disebut Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu guna mempercepat pelayanan perijinan. Pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri telah melakukan beberapa terobosan baru terkait dengan pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk terobosan itu adalah dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP). Tujuan pembentukan badan ini untuk mendorong peningkatan pelayanan publik yang dianggap terlalu kurang transparan atau kurang terbuka walaupun telah ada peraturan yang mengikat serta melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur persyaratan, peningkatan percepatan dan kemudahaan pelayanan perijinan.

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) disini adalah penyelenggaraan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen (penyerahan ijin kepada pemohon), dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Penerapan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu, dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya yang lebih efektif dan efisisen. Aplikasi teknologi ini merupakan bentuk nyata pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mempermudah dan mempercepat alur pelayanan perijinan. Dengan adanya PPTSP yang baik, maka pemerintah Kabupaten Indramayu dapat melaksanakan pelayanan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakatnya.

Pelayanan informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama untuk menuju terciptanya pelayanan informasi yang optimal, efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat merupakan bentuk penyesuaian dalam rangka mewujudkan pelayanan primer kepada masyarakat. Penggunaan teknologi pada lingkungan pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat.

Penggunaan PPTSP di BPMP Kabupaten Indramayu, masih mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul dalam penerapan PPTSP, tidak selalu diiringi dengan kesiapan aparatur pemerintah serta bagaimana PPTSP mampu menghasilkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien, dalam menghasilkan informasi mengenai sebuah nilai dan kualitas perijinan sebagai bentuk pelayanan publik di BPMP Kabupaten Indramayu.

Penggunaan PPTSP diharapkan dapat menjadi alat bantu BPMP dalam meningkatkan kualitas pelayanan perijinan khususnya ijin mendirikan bangunan sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha. Diharapkan dengan penggunaan PPTSP akan meningkatkan dunia usaha di Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melaporkan lebih jauh mengenai: �EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2009 (Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB))�.