Tinjauan Hukum Terhadap Produk Makanan Minuman Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014tentang Jaminanproduk Halal Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Putri, Latiffa Rojikin (2024) Tinjauan Hukum Terhadap Produk Makanan Minuman Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014tentang Jaminanproduk Halal Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Cover.pdf - Published Version Download (35kB)
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Surat Keterangan Persetujuan Publikasi..pdf - Published Version Download (321kB)
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Surat Keterangan Keaslian.pdf - Published Version Download (47kB)
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Kata_Pengantar.pdf - Published Version Download (147kB)
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Daftar_Isi.pdf - Published Version Download (40kB)
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Bab_1.pdf - Published Version Download (261kB)
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Bab_2.pdf - Published Version Download (431kB)
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Bab 3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (887kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Bab_4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (173kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Bab_5.pdf - Published Version Download (99kB)
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Pustaka_Acuan.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text UNIKOM_Latiffa Rojikin Putri_Kontak Penulis dan Kontributor Penelitian.pdf - Published Version Download (129kB)

Abstract

Sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, terutama bagi yang beragama Islam. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di pasar. Akan tetapi, masih terdapat produk yang tidak mencantumkan label halal dan tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan ini. Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini yaitu terkait dengan bagaimana kedudukan hukum terhadap produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal dan akibat hukum dari produk yang tidak mencantumkan label halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan akan dibahas menjadi dasar dalam penelitian, serta penelitian ini dilakukan secara deksriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada mengenai produk makanan minuman yang tidak mencantumkan label halal. Hasil penelitian ini bahwa kedudukan hukum produk makanan dan minuman berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyatakan bahwa produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Turunan dari Undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal telah mengatur proses sertifikasi halal yaitu melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun Undang-undang tersebut mewajibkan semua produk di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban ini, disebabkan oleh ketidaktahuan dan proses sertifikasi yang rumit. Selain itu, sanksi yang ada tidak cukup tegas, menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen Muslim. Akibat hukum dari tidak mencantumkannya label halal pada Undang-undang tersebut tidak dinyatakan secara tegas akan tetapi hanya mengatur tentang akibat hukum bagi yang telah melakukan sertifikasi halal sebagaimana pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa sanksi yang ada di pasal tersebut berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan Sertifikat Halal.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Sertifikasi halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, konsumen
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	10 Apr 2025 02:09
Last Modified:	10 Apr 2025 02:09
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9962

Actions (login required)

View Item