Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi atas Peretasan Kartu Perdana Yang Telah Tidak Aktif dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Sukmawati, Ita (2024) Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi atas Peretasan Kartu Perdana Yang Telah Tidak Aktif dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Cover.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Lembar Pengeshan.pdf - Published Version Download (178kB)
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Surat Keterangan PersetujuanPublikasi.pdf - Published Version Download (68kB)
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Surat Pernyataan Keaslian.pdf - Published Version Download (342kB)
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Kata Pengantar.pdf - Published Version Download (111kB)
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Daftar Isi.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Bab I.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Bab II.pdf - Published Version Download (411kB)
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Bab III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (186kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (191kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Bab V.pdf - Published Version Download (22kB)
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text UNIKOM_Ita Sukmawati_Kontak Penulis dan Kontributor Penelitian.pdf - Published Version Download (109kB)

Abstract

Data pribadi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital yang semakin maju. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan data, muncul tantangan signifikan terkait perlindungannya. Data pribadi harus dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan yang ketat untuk menjamin privasi dan keamanan pengguna. Namun, kenyataanya praktik penjualan kembali kartu perdana oleh provider tanpa adanya persetujuan atau pemutusan data pengguna sebelumnya telah mengabaikan hak privasi pengguna yaitu akses tidak sah. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, seperti kehilangan sejumlah uang, tetapi juga kerugian immateril berupa kebocoran data pribadi. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan data dan fakta yang ada terkait peretasan kartu perdana yang telah tidak aktif berdasarkan undang-undang yang berlaku, kemudian ditinjau berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, agar tercapai kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan Pasal 16 ayat 2 poin g UU PDP mewajibkan provider untuk memastikan bahwa data pribadi dihapus setelah masa retensi berakhir atau sesuai dengan permintaan dari pemilik data. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang bertujuan untuk menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Jika terjadi pelanggaran, UU PDP melalui Pasal 57 ayat (2) menetapkan sanksi administratif kepada provider yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi yang disalahgunakan, serta denda administratif. Namun, sanksi yang paling efektif yaitu pembekuan atau pencabutan izin usaha sebagai langkah untuk menghentikan kemampuan provider dalam menjalankan kegiatan usahanya.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban dapat ditempuh melalui jalur perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana korban dapat menggugat dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, jalur pidana dapat ditempuh dengan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian berdasarkan Pasal 67 UU PDP, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang terlibat dalam pelanggaran data pribadi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Data pribadi, Provider, Sanksi Administratif
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	10 Apr 2025 01:41
Last Modified:	10 Apr 2025 01:41
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9960

Actions (login required)

View Item