Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kosmetik Mengandung Zat Berbahaya Tanpa Izin Edar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nayoni, Dinda Safira (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kosmetik Mengandung Zat Berbahaya Tanpa Izin Edar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[img] Text
1. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_COVER.pdf - Published Version
Download (143kB)
[img] Other
2. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_LEMBAR PENGESAHAN.PDF - Published Version
Download (408kB)
[img] Text
4. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf - Published Version
Download (39kB)
[img] Text
5. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - Published Version
Download (60kB)
[img] Text
8. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_KATA PENGANTAR.pdf - Published Version
Download (141kB)
[img] Text
9. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_DAFTAR ISI.pdf - Published Version
Download (725kB)
[img] Text
12. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version
Download (296kB)
[img] Text
13. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_BAB 2 TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA DAN KONSUMEN.pdf - Published Version
Download (376kB)
[img] Text
14. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_BAB 3 PERKEMBANGAN REGULASI DAN INDUSTRI KOSMETIKA DI INDONESIA.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
15. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KOSMETIK MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA TANPA IZIN EDAR.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (320kB) | Request a copy
[img] Text
16. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_BAB 5 PENUTUP.pdf - Published Version
Download (159kB)
[img] Text
17. UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_PUSTAKA ACUAN.pdf - Published Version
Download (220kB)
[img] Text
UNIKOM_Dinda Safira Nayoni_Kontak Penulis dan Kontributor.pdf - Published Version
Download (125kB)
Official URL: https://elibrary.unikom.ac.id/

Abstract

Produk kosmetik yang beredar di Indonesia sebagai salah satu cara penunjang penampilan harus dapat menjamin keamanan dan kemanfaatan bagi pengguna kosmetik. Namun, masih banyak ditemukannya kosmetik yang mengandung zat berbahaya tanpa izin edar. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kedudukan hukum pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya dan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya tanpa izin edar dihubungkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Permenkes No.1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Melalui metode pendekatan secara yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan mengonsepsikan hukum sebagai suatu norma dan memberikan gambaran implementasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Analisis yuridis normatif sebagai cara analisis data penelitian digunakan untuk mencapai suatu kepastian hukum bersamaan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga antara ketentuan satu dengan lainnya tidak bersinggungan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, bahwa kedudukan pengguna kosmetik berupa hak memilih produk kosmetik yang digunakan yang sesuai dengan dirinya secara bertanggung jawab, serta pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur kedudukan pengguna kosmetik untuk melindungi hak-hak pengguna sebagai konsumen. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, termasuk bagi pengguna kosmetik. Bentuk upaya perlindungan tersebut melalui Permenkes Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik jo. Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB) sebagai bentuk pengendalian (preventif) serta Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika jo. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik sebagai bentuk pengawasan terhadap peredaran kosmetik (represif). Upaya penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna kosmetik melalui upaya hukum litigasi berupa upaya hukum administratif dan pidana, serta nonlitigasi melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Kosmetik, Zat Berbahaya, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
Subjects: 300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations.
K Law > K Law (General)
Divisions: S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User: Mia Mia Hayati Kosasih
Date Deposited: 10 Apr 2025 01:18
Last Modified: 10 Apr 2025 01:18
URI: http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9959

Actions (login required)

View Item View Item
Elibrary Unikom is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.