Kepastian Hukum Hak Konstitusional Penghayat Aliran Kepercayaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Putusan Makamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Aprilianti, Astri (2024) Kepastian Hukum Hak Konstitusional Penghayat Aliran Kepercayaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Putusan Makamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_Cover.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (124kB)
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_Surat Keterangan Persetujuan Publikasi.pdf - Published Version Download (69kB)
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_Surat Pernyataan Keaslian.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_Kata Pengantar.pdf - Published Version Download (277kB)
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_Daftar Isi.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_BAB I.pdf - Published Version Download (458kB)
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_BAB II.pdf - Published Version Download (544kB)
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (931kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (517kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_BAB V.pdf - Published Version Download (161kB)
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (324kB)
	Text UNIKOM_Astri Aprilianti_Kontak Penulis dan Kontributor Penelitian.pdf - Published Version Download (121kB)

Abstract

Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, termasuk berbagai aliran kepercayaan selain enam agama resmi yang diakui pemerintah. Namun, penghayat aliran kepercayaan tidak diakui sama dalam kolom KTP, yang dikosongkan sesuai undang-undang administrasi kependudukan, sehingga hak konstitusional penghayat aliran kepercayaan tidak terpenuhi. Penghayat aliran kepercayaan mengajukan judicial review, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa "agama" harus mengikutsertakan aliran kepercayaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan praktik pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta berbagai jurnal hukum dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengosongan kolom agama pada KTP yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat 1 dan 2 serta Pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan membuat tidak terpenuhinya hak konstitusional penghayat aliran kepercayaan yang salah satu nya ialah kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Tidak hanya itu, pengosongan tersebut juga menimbulkan diskriminasi dalam menjalankan kehidupan bernegara yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan pengakuan yang lebih baik bagi penghayat aliran kepercayaan dengan mengizinkan pencantuman frasa "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam kolom agama pada KTP. Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017. Namun, peraturan tersebut tidak memiliki bab atau pasal yang secara khusus mengatur penghayat aliran kepercayaan. Pelayanan administrasi terhadap penghayat aliran kepercayaan diatur melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DISDUKCAPIL yang disebarkan ke seluruh kabupaten/kota. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang secara komprehensif mengatur mengenai penghayat aliran kepercayaan di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	keberagaman suku, budaya, dan agama
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	09 Apr 2025 08:06
Last Modified:	09 Apr 2025 08:06
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9957

Actions (login required)

View Item