Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Produknya Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Rahma, Anisa Fadil Ratu (2024) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Produknya Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_Cover.pdf - Published Version Download (43kB)
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_Surat Keterangan Persetujuan Publikasi.pdf - Published Version Download (152kB)
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_Surat Pernyataan Keaslian.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_Kata Pengantar.pdf - Published Version Download (70kB)
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_Daftar Isi.pdf - Published Version Download (66kB)
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_BAB 1.pdf - Published Version Download (171kB)
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_BAB II.pdf - Published Version Download (146kB)
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (191kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (84kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_BAB V.pdf - Published Version Download (18kB)
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (88kB)
	Text UNIKOM_Anisa Fadil Ratu Rahma_Kontak Penulis dan Kontributor.pdf - Published Version Download (22kB)

Abstract

Produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan di Indonesia sangat banyak ditemukan, sehingga hal ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan keamanan pangan terhadap produk pangan dengan ketat agar memenuhi standar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu terkait produk pangan yang memenuhi standar keamanan pangan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan melampaui batas dan bahan yang dilarang. Namun, pada kenyataannya masih terdapat produk pangan yang menggunakan bahan yang dilarang sehingga merugikan masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini yaitu terkait dengan kendala dan upaya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan akan dibahas menjadi dasar penelitian, serta penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara terstruktur berdasarkan data-data dan fakta- fakta yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan. Simpulan dari penelitian ini yaitu kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan yaitu tidak optimalnya implementasi peraturan terkait, kurangnya keterlibatan aparat penegak hukum dengan lembaga terkait untuk bekerja sama sehingga penindakannya tidak efektif. Selain itu juga faktor sarana atau fasilitasi yang kurang memadai dan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait keamanan pangan sehingga banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanannya. Berdasarkan hal ini perlunya upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha baik secara litigasi ataupun non litigasi, dengan diberikannya efek jera pada pelaku usaha seperti sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggarannya baik secara administratif berupa denda, penghentian sementara, ganti rugi dan pencabutan izin yang diatur pada Pasal 76 Ayat (2) ataupun pidana berupa pidana penjara dan denda hal ini diatur pada Pasal 136 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, kemudian masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan dapat menggugat sebagai upaya dalam melakukan penegakan hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Produk pangan, Undang-Undang Nomor 18, Penegakan hukum.
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	09 Apr 2025 07:22
Last Modified:	09 Apr 2025 07:22
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9956

Actions (login required)

View Item