Perlindungan Hukum Hak Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Amelia, Amelia (2024) Perlindungan Hukum Hak Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

	Text UNIKOM_AMELIA_Cover.pdf - Published Version Download (142kB)
	Text UNIKOM_AMELIA_Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text UNIKOM_AMELIA_Surat Keterangan Persetujuan Publikasi.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text UNIKOM_AMELIA_Surat Pernyataan Keaslian.pdf - Published Version Download (158kB)
	Text UNIKOM_AMELIA_Kata Pengantar.pdf - Published Version Download (82kB)
	Text UNIKOM_AMELIA_Daftar Isi.pdf - Published Version Download (45kB)
	Text UNIKOM_AMELIA_BAB 1.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text UNIKOM_AMELIA_BAB II.pdf - Published Version Download (369kB)
	Text UNIKOM_AMELIA_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (263kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_AMELIA_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (329kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_AMELIA_BAB V.pdf - Published Version Download (36kB)
	Text UNIKOM_AMELIA_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (92kB)
	Text UNIKOM_AMELIA_KONTAK PENULIS DAN KONTRIBUTOR PENELITIAN.pdf - Published Version Download (111kB)

Abstract

Perkosaan sering kali meninggalkan trauma mendalam dan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga aborsi menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh korban untuk memulihkan kendali atas tubuh dan masa depannya. Namun, di Indonesia, aborsi diatur ketat oleh undang-undang, dan terdapat banyak kendala legal dan stigma sosial yang membuat keputusan ini semakin sulit. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan hukum serta perlindungan hukum hak aborsi untuk korban perkosaan, guna memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan adil dalam penanganan kasus tersebut. Hasil penelitian yang didapatkan kedudukan hukum aborsi di Indonesia diatur secara ketat dan pada dasarnya dianggap ilegal kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain, aborsi harus dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 40 hari, dengan persetujuan tertulis dari korban, pasangan, atau keluarga terdekatnya, dan harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Selain itu, korban juga wajib mendapatkan konseling medis dan psikologis sebelum dan sesudah prosedur aborsi. Aborsi diperbolehkan jika kehamilan mengancam jiwa ibu, hasil perkosaan, atau kondisi medis tertentu yang membahayakan kesehatan ibu. Meskipun demikian, implementasi perlindungan ini sering menghadapi tantangan berupa stigma sosial, keterbatasan akses layanan kesehatan yang aman, dan kebutuhan untuk prosedur hukum yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan untuk memahami dan menerapkan peraturan ini secara efektif serta mendukung, guna memastikan bahwa korban perkosaan dapat memperoleh hak mereka secara legal dengan aman. Sebagai langkah penting dalam melindungi hak korban perkosaan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memperjelas dan menyelaraskan aturan perundang-undangan terkait aborsi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Aborsi, Undang-undang, Kedudukan Hukum
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	09 Apr 2025 07:08
Last Modified:	09 Apr 2025 07:08
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9955

Actions (login required)

View Item