Tinjauan Hukum Mengenai Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Nugraha, Tomi Yahya (2022) Tinjauan Hukum Mengenai Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Preview	Text UNIKOM_ Tomi yahya nugraha_cover.pdf - Published Version Download (29kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_tomi yahya nugraha_ lembar pengesahan.pdf - Published Version Download (255kB) | Preview
Preview	Text unikom_tomiyahya_lembar publikasi.pdf - Published Version Download (65kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_Tomi yahya nugraha_Keaslian.pdf - Published Version Download (316kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM _tomi yahya nugraha_kata pengantar.pdf - Published Version Download (188kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_tomi yahya nugraha_daftar isi.pdf - Published Version Download (100kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_tomi yahya nugraha_bab I.pdf - Published Version Download (315kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_tomi yahya nugraha_Bab II.pdf - Published Version Download (325kB) | Preview
	Text UNIKOM_tomi yahya nugraha_Bab III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (311kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_tomi yahya nugraha_Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (253kB) | Request a copy
Preview	Text Unikom_tomi yahya nugraha_Bab V.pdf - Published Version Download (76kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_tomi yahya nugraha_pustaka acuan.pdf - Published Version Download (150kB) | Preview
Preview	Text kontak penulis.pdf - Published Version Download (105kB) | Preview

Abstract

Pekerja rumah tangga belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan, seringkali dalam melaksanakan pekerjaannya mendapatkan tindakan-tindakan yang merugikan bahkan tidak sedikit adanya tindakan kekerasan hingga tindakan asusila. Pekerja rumah tangga sebagai pekerja dalam sektor informal, tidak memiliki payung hukum yang kuat sehingga banyak kasus menunjukan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja rumah tangga. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja rumah tangga dalam hal tidak terpenuhi hak-hak yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, penggambaran fakta yang dihubungkan dengan bahan hukum yang sifatnya kepustakaan yang merupakan suatu metode pendekatan yuridis normatif, dimana peraturan perundang-undangan, buku- buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan menjadi dasar penelitian. Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 4 dan Pasal 38 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimana dalam undang-undang terdapat ketentuan tentang hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas upah dan rasa aman, aturan tersebut mencakup semua tanpa adanya perbedaan termasuk pekerja rumah tangga yang haknya harus dilindungi, dihormati dan dijunjung. Selain itu perlindungan hukumnya terdapat pula dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengenai hak pekerja rumah tangga. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga karena tidak ditemukannya aturan dalam peraturan menteri tersebut yang memberikan sanksi apabila ada hak-hak pekerja rumah tangga yang tidak disalurkan oleh pengguna pekerja rumah tangga. Upaya Hukum yang dapat dilakukan bisa berupa tindakan preventif dan represif, preventif berupa perjanjian tertulis yang bisa dilaksanakan oleh pengguna dan pekerja rumah tangga. Upaya hukum represif apabila terdapat perlakuan kekerasan fisik hingga pelecehan seksual dan hak-hak yang tidak dibayarkan oleh pengguna dapat menggunakan peraturan seperti undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	KDRT, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	04 Sep 2023 04:32
Last Modified:	04 Sep 2023 04:32
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7377

Actions (login required)

View Item