Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Fauzi, Sucian Martiansyah (2022) Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Preview	Text UNIKOM_SUCIAN_COVER.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_SUCIAN_LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (595kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_SUCIAN_SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (165kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_SUCIAN_SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - Published Version Download (243kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_SUCIAN_KATA PENGANTAR.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_SUCIAN_DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (118kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_SUCIAN_BAB I.pdf - Published Version Download (236kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_SUCIAN_BAB II.pdf - Published Version Download (427kB) | Preview
	Text UNIKOM_SUCIAN_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text UNIKOM_SUCIAN_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (204kB)
Preview	Text UNIKOM_SUCIAN_BAB V.pdf - Published Version Download (104kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_SUCIAN_PUSTAKA ACUAN.pdf - Published Version Download (186kB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, maka dari hal itu setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus berdasar kepada hukum positif yang ada dalam tatanan hukum. Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus hak asasi manusia. Hak asasi manusia mengatur mengenai setiap orang bahwasanya berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal itu sesuai dengan asas persamaan manusia dihadapan hukum. Permasalahan mengenai terorisme ini seringkali tidak berjalan sesuai dengan hukum positif yang ada, terlebih pada pemberian bantuan hukum pada terduga pelaku tindak pidana terorisme. Seperti dalam kasus Siyono, Ismail dan Farid Okbah, pemberian bantuan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya bahkan sebagian dari mereka mendpatkan perlakuan tidak manusiawi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif- analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian bantuan hukum bagi terduga pelaku tindak pidana terorisme dan apa yang menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum ini. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian bantuan hukum merupakan hak dasar yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak dapat diambil oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk pada saat berhadapan dengan hukum. Pemberian bantuan hukum pada pelaku tindak pidana terorisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berdasar pada KUHAP dan kendala pemberian bantuan hukum ini adalah kurangnya kesadaran dari para penegak hukum yang tidak memperhatikan hak-hak tersangka serta kurangnya pemahaman mengenai hak yang dimiliki oleh setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu baiknya para aparat penegak hukum dapat lebih memperhatikan hak-hak bagi terduga pelaku tindak pidana terorisme sebagai hak yang termasuk dalam hak asasi manusia serta bagi setiap individu diperlukan adanya edukasi mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum guna mengetahui hak-haknya dan tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, KUHP
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	04 Sep 2023 04:21
Last Modified:	04 Sep 2023 04:21
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7376

Actions (login required)

View Item