analisis hukum tanggung jawab badan pertanahan nasional terhadap penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan

Karazy, Dimas Rezza Haman (2022) analisis hukum tanggung jawab badan pertanahan nasional terhadap penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Preview	Text UNIKOM_DIMAS_COVER.pdf - Published Version Download (218kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (399kB) | Preview
Preview	Text SURAT KETERANGAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (131kB) | Preview
Preview	Text SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - Published Version Download (271kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_DIMAS_KATA PENGANTAR.pdf - Published Version Download (318kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_DIMAS_DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (400kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_DIMAS_BAB I.pdf - Published Version Download (573kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_DIMAS_BAB II.pdf - Published Version Download (500kB) | Preview
	Text UNIKOM_DIMAS_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (355kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_DIMAS_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (359kB) | Request a copy
Preview	Text UNIKOM_DIMAS_BAB V.pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_DIMAS_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (418kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_DIMAS_KONTAK PENULIS DAN KONTRIBUTOR PENELITIAN.pdf - Published Version Download (484kB) | Preview

Abstract

Sengketa batas tanah merupakan sengketa tanah yang disebabkan oleh telah dilanggarnya batas tanah milik seseorang oleh pemilik batas tanah lainnya. Badan Pertanahan Nasional melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan memiliki tanggung jawab untuk membantu proses penyelesaiannya. Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap penyelesaian sengketa batas tanah dan apa yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu penggambaran fakta yang dihubungkan dengan bahan hukum yang bersifat kepustakaan yang merupakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana Peraturan Perundang- Undangan, buku-buku, jurnal, dan sumber lain, yang dianggap relevan dengan kajian menjadi dasar penelitian. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif, yang memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menilai bahwa Badan Pertanahan Nasional sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk membantu proses penyelesaian sengketa batas tanah secara non litigasi melalui mediasi untuk mempertemukan para pihak guna mencapai kesepakatan bersama, akan tetapi dalam prakteknya terdapat kendala berupa tidak hadirnya para pihak dan kesulitan untuk menyatukan para pihak dalam menyelesaikan masalah secara mufakat. Kemudian terkait hambatan yang timbul dari pihak bersengketa, perlu adanya kesadaran hukum bagi seluruh elemen masyarakat sebagai pemelihara batas tanah yang menjadi haknya agar proses penyelesaian sengketa batas tanah tidak mengalami hambatan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tata Ruang No. 21 Tahun 2020, Tanah
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 341_Law of Nations. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	02 Sep 2023 04:26
Last Modified:	02 Sep 2023 04:26
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7362

Actions (login required)

View Item