Proses Pencairan Sp2d-Ls Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karawang

Febrianti, Sherly (2021) Proses Pencairan Sp2d-Ls Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Preview	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_COVER.pdf - Published Version Download (15kB) | Preview
Preview	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (40kB) | Preview
Preview	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (39kB) | Preview
Preview	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - Published Version Download (39kB) | Preview
Preview	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_KATA PENGANTAR.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview
Preview	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (84kB) | Preview
Preview	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_BAB I.pdf - Published Version Download (153kB) | Preview
Preview	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_BAB II.pdf - Published Version Download (149kB) | Preview
	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (18kB) | Request a copy
	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9kB) | Request a copy
Preview	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5kB) | Preview
Preview	Text 21519004_SHERLY FEBRIANTI_KONTAK PENULIS DAN KONTRIBUTOR PENELITIAN.pdf - Published Version Download (40kB) | Preview

Abstract

Pada tahun 1998, era reformasi membawa pergantian pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi adalah reformasi pemerintah yang ditandai dengan pemberian otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, daerah otonom dapat mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat. Halim dan Rohman (2009) mengemukakan, bahwa tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban, mampu memenuhi kewajiban, kejujuran, hasil guna, dan daya guna kegiatan daerah serta pengendalian petugas keuangan pemerintah daerah.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	perubahan yang terjadi adalah reformasi pemerintah yang ditandai dengan pemberian otonomi daerah
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 330_Economics. > 332_Financial Economics H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	LAPORAN KERJA PRAKTEK > LKPFEB_Keuangan Perbankan (15)
Depositing User:	Mia Hayati Kosasih
Date Deposited:	21 Nov 2022 04:12
Last Modified:	21 Nov 2022 04:12
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/6948

Actions (login required)

View Item