Damayanti, Shinta Devy (2021) Optimalisasi Hukum Pidana Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_Cover.pdf - Published Version Download (93kB) | Preview |
|
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (248kB) | Preview |
|
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_Surat Keterangan Publikasi.pdf - Published Version Download (205kB) | Preview |
|
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_Lembar Pernyataan.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview |
|
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_Kata Pengantar.pdf - Published Version Download (162kB) | Preview |
|
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_Daftar Isi.pdf - Published Version Download (158kB) | Preview |
|
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_BAB I.pdf - Published Version Download (284kB) | Preview |
|
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_BAB II.pdf - Published Version Download (453kB) | Preview |
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (292kB) | Request a copy |
||
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (323kB) | Request a copy |
||
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_BAB V.pdf - Published Version Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_Pustaka Acuan.pdf - Published Version Download (294kB) | Preview |
|
|
Text
Unikom_Shinta Devy Damayanti_KONTRIBUTOR.pdf - Published Version Download (8kB) | Preview |
Abstract
Kekerasan psikis dalam rumah tangga dewasa ini seperti fenomena gunung es, artinya masih banyak kasus kekerasan psikis yang belum terungkap dan hanya sedikit kasus yang muncul ke permukaan. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat belum memahami apa saja yang termasuk ke dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta bagaimana cara mendapatkan perlindungan hukumnya, sehingga menyebabkan korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Kekerasan psikis yang diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu bentuk kekhasan karena ketentuan tersebut tidak disebutkan dalam Peraturan perundang-undangan lainnya. Meski demikian, kekerasan psikis ternyata lebih sering terjadi dalam rumah tangga. Karena sifatnya yang verbal sehingga baik pelaku maupun korban kadang tidak menyadarinya. Hal itulah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengupas mengenai optimalisasi hukum pidana terhadap korban kekerasan psikis dan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini yaitu mengenai implementasi hukum pidana dalam mengoptimalisasikan perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dihubungkan dengan Undang–Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga peran negara dalam mengoptimalisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM demi terwujudnya kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis. Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu penelitian ini menggambarkan obyek peraturan perundang–undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori–teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan hukum terkait tindak kekerasan psikis. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut penerapan hukum terhadap pelaku KDRT Psikis dalam rumah tangga dan penerapan peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur mengenai perlindungan bagi korban KDRT Psikis. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis yuridis kualitatif, analisis yang didasarkan pada kesesuaian antara perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki dengan mewujudkan kepastian hukum, dan mencari hukum yang hidup (the living law) di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi hukum pidana terhadap perlindungan hukum korban kekerasan psikis dalam rumah tangga sebelum lahirnya UU PKDRT dianggap tidak optimal karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai penanganan kasus tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang PKDRT menjadi dasar hukum dalam mengatur mengenai pencegahan, penanganan pelaku, serta perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT ini selaras dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 5 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kedua aturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari hukum pidana sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam pengoptimalan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis. Agar Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang HAM dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal maka, pemerintah memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan berbagai lembaga sosial sebagai wadah untuk menampung pengaduan korban KDRT agar dapat ditindaklanjuti dan diproses secara hukum.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kekerasan psikis, fenomena |
Subjects: | 300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 345_Criminal Law. K Law > K Law (General) |
Divisions: | S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16) |
Depositing User: | Mrs. Calis Maryani |
Date Deposited: | 19 May 2022 07:16 |
Last Modified: | 19 May 2022 07:16 |
URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5320 |
Actions (login required)
View Item |