Tinjauan Yuridis Hak Pasien Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Wirawan, Ayu Wulandari (2021) Tinjauan Yuridis Hak Pasien Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Preview	Text Unikom_Ayu Wulandari_Cover.pdf - Published Version Download (277kB) | Preview
Preview	Text Unikom_Ayu Wulandari_Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (420kB) | Preview
Preview	Text Unikom_Ayu Wulandari_Surat Keterangan Publikasi.pdf - Published Version Download (313kB) | Preview
Preview	Text Unikom_Ayu Wulandari_Lembar Pernyataan.pdf - Published Version Download (343kB) | Preview
Preview	Text Unikom_Ayu Wulandari_Kata pengantar.pdf - Published Version Download (295kB) | Preview
Preview	Text Unikom_Ayu Wulandari_Daftar isi.pdf - Published Version Download (380kB) | Preview
Preview	Text Unikom_Ayu Wulandari_Bab I.pdf - Published Version Download (656kB) | Preview
Preview	Text Unikom_Ayu Wulandari_Bab II.pdf - Published Version Download (703kB) | Preview
	Text Unikom_Ayu Wulandari_Bab III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (562kB) | Request a copy
	Text Unikom_Ayu Wulandari_Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (310kB) | Request a copy
Preview	Text Unikom_Ayu Wulandari_Bab V.pdf - Published Version Download (470kB) | Preview
Preview	Text Unikom_Ayu Wulandari_Pustaka Acuan.pdf - Published Version Download (313kB) | Preview
Preview	Text UNIKOM_Ayu Wulandari_Kontak Penulisan dan Kontributor.pdf - Published Version Download (4kB) | Preview

Abstract

Akhir 2019 lalu, ditemukan virus corona di kota Wuhan, China. Covid-19 semula hanya menjadi wabah di kota Wuhan, akan tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bertransformasi menjadi pandemi yang meresahkan seluruh dunia. Virus corona mulai memasuki Indonesia pada tahun 2020. Banyak orang-orang yang menderita virus corona sampai menimbulkan kematian. Pemerintah indonesia mulai mewajibkan vaksinasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid 19. Aturan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Permasalahannya adalah Bagaimana kedudukan hak pasien terhadap vaksinasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Bagaimana pengaturan tentang kewajiban vaksinasi covid 19 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait Hak Pasien. Selain itu sistem deskritif analitis juga digunakan dalam penulisan ini, dimana penggambaran fakta-fakta yang ada dihubungkan dengan bahan hukum primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa manusia memiliki hak dalam hal untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara. Salah satunya yaitu mewajibkan vaksinasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid 19. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan bahwa masyarakat sebagai penerima vaksin memiliki hak otonom terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi disaat pandemi, pemerintah berhak mewajibkan untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid 19. Aturan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Pasal 13A ayat (2). Karena hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari covid 19 dan agar tercapainya herd immunity. Diharapkan untuk kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang menolak untuk vaksinasi. Karena saat ini obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus Covid-19 belum ditemukan. Oleh karena itu proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus penularan Covid-19.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	virus corona, hukum
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 345_Criminal Law. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mrs. Calis Maryani
Date Deposited:	17 May 2022 07:48
Last Modified:	17 May 2022 07:48
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5310

Actions (login required)

View Item