Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana

Situmeang, Sahat Maruli Tua (2017) Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana. Edisi Revisi . Logos Publishing, Bandung. ISBN 978-602-9272-56-7

Preview	Text Buku Penahanan Tersangka edisi revisi1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
Preview	Text Buku Penahanan Tersangka edisi revisi.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview

Abstract

penahanan merupakan kewenangan penyidik untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Penyimpangan terhadap penggunaan diskresi dapat diuji melalui peradilan dan pembuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab. Ada dua bentuk tanggung jawab, yakni tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan terjadi ketika pembuat kebijakan menggunakan diskresi untuk dan atas nama jabatan. Sedangkan tanggung jawab pribadi diterapkan dalam hal pembuat kebijakan melakukan tindakan maladministrasi. Ada beberapa asas yang terdapat dalam hukum acara pidana, akan tetapi dalam hal penahanan tersangka akan dipergunakan asas: equality before the law, principle of legality, presumption of innocent dan terhadap seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang (UU).1 Kenyataan hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi peraturan perundang-undangan. Pandangan yang sempit dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan.itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Item Type:	Book
Uncontrolled Keywords:	peradilan, Pidana, Negara Hukum, Kewenangan, Penyidik
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 345_Criminal Law. K Law > K Law (General)
Divisions:	BUKU > Buku
Depositing User:	Mrs. Calis Maryani
Date Deposited:	06 Oct 2021 02:54
Last Modified:	11 Oct 2021 04:15
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4448

Actions (login required)

View Item