Nurlaela, Siti (2020) Peran Dan Tanggung Jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Jawa Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
|
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_COVER.pdf - Published Version Download (42kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (366kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (175kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - Published Version Download (238kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_KATA PENGANTAR.pdf - Published Version Download (118kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_BAB I.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview |
|
|
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_BAB II.pdf - Published Version Download (337kB) | Preview |
|
![[img]](http://elibrary.unikom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (179kB) | Request a copy |
|
|
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (231kB) | Request a copy |
|
|
Text
UNIKOM_SITI NURLAELA_31615008_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (73kB) | Preview |
Abstract
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bidang penegakan hukum di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah gagasan perlindungan hukum. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti dan menentukan pelakunya harus dibutuhkan pengetahuan di bidang cyber crime. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana landasan hukum kepolisian Polda Jabar dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana siber dan Peran dan tanggung Jawab apa yang sudah dilakukan Polda Jabar dalam menangani kasus tindak pidana siber tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan. Landasan hukum kepolisian daerah Jawa Barat dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana siber sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang dimana kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus melakukan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menangani perkara tindak pidana siber dalam kejahatan asusila di media sosial, tindak pidana menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial, kepolisian daerah Jawa Barat melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bias tertangani dan sudah sampai tahap pengadilan sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan aplikasi online shop Unit Siber Polda Jabar mengalami kesulitan dalam mencari informasi pelaku penyalahgunaan aplikasi online shop tersebut, juga infrastruktur yang tidak memadai dalam pencarian pelaku yang menggunakan identitas palsu.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | : Hukum Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Siber. |
| Subjects: | 300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 346_Private Law. |
| Divisions: | S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16) |
| Depositing User: | Mrs. Calis Maryani |
| Date Deposited: | 15 Dec 2020 07:11 |
| Last Modified: | 15 Dec 2020 07:11 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3023 |
Actions (login required)
 |
View Item |
