Prosedur Pengajuan SPM-UP di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bandung 1

Pelaksanaan anggaran pada instansi KPPN BANDUNG 1 sudah mengikuti prosedur yang telah ditentukan Pemerintah. Dalam proses pengajuan SPM - UP, setiap satker harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Instansi KPPN Bandung 1 sesuai peraturan pemerintah. Diantaranya adalah KPPN Bandung 1 harus memberikan dana kepada satker berupa uang sebesar yang diajukan oleh satker, Jumlah dana tersebut akan dicairkan dan dipergunakan untuk keperluan barang/modal/lain-lain di kantor Instansi.Bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan pencairan dana pada KPPN BANDUNG 1 benar-benar memenuhi syarat untuk pencairan dana. Terdapat beberapa dokumen saat melakukan proses pengajuan SPM – UP yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh satker dalam Pembuatan Resume Kontrak (RFC) ada 2 macam data, Pembuatan Resume Tagihan/SPP oleh Satker yang di dilengkapi 3 data dokumen, Penerbitan SPM oleh Satker dan disampaikan ke KPPN ada 5 macam data hingga Penerbitan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN. Bila dokumen tersebut tidak lengkap/ tidak memenuhi syarat, maka KPPN akan mengembalikan dokumen tersebut.Bahwa prosedur pencairan dana pada KPPN BANDUNG 1 adalah benar-benar mengikuti aturan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Maka saat melakukan pengajuan SPM - UP, terdapat proses yang harus dilakukan oleh satker. Proses prosedur pengajuan SPM – UP tersebut harus dipenuhi oleh setiap satker. Dimulai dari penerbitan DIPA hingga penerbitan SP2D sesuai Jatuh tempo agar dana dapat segera di cairkan oleh KPPN Bandung 1.