TINJAUAN ATAS PENYELESAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA SATKER PUSATLITBANG JALAN DAN JEMBATAN BANDUNG

Kelemahan perundang-undangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan Undang-undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengeloalan keuangan negara yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.