Tinjauan Atas Kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung

Yuni Mustari NIM.21310022 (2014) Tinjauan Atas Kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung.

	PDF UNIKOM_Yuni Mustari_cover.pdf Download (111kB)
	PDF UNIKOM_Yuni Mustari_DAFTAR ISI.pdf Download (137kB)
	PDF UNIKOM_Yuni Mustari_Daftar Pustaka.pdf Download (104kB)
	PDF UNIKOM_Yuni Mustari_Daftar riwayat hidup.pdf Download (19kB)
	PDF UNIKOM_Yuni Mustari_KATA PENGANTAR.pdf Download (110kB)
	PDF UNIKOM_Yuni Mustari_BAB II.pdf Download (238kB)
	PDF UNIKOM_Yuni Mustari_LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (304kB)
	PDF UNIKOM_Yuni Mustari_LEMBAR PUBLIKASI.pdf Download (229kB)
	PDF UNIKOM_Yuni Mustari_ARTIKEL.pdf Download (215kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Bandung. Sehubungan dengan hal itu maka penulis melakukan penelitian mengenai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Bandung. Fenomena yang terjadi dari hasil penelitian di perusahaan PT.Kereta Api Pusat (PERSERO) Bandung yaitu adanya keterlambatan dalam penyetoran PPN, banyaknya kesalahan pemindah-bukuan yang dilakukan staff keuangan, dengan dirubahnya peraturan PMK sejak Juli 2012 mekanisme pemungutan PPN oleh pihak BUMN lain PPN yang terutang atas penyerahan mengakibatkan perhitungan PPN PT KAI menjadi lebih bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak yang ada tersebut benar-benar diterapkan atau tidak diterapkan oleh perusahaan juga pengaruh perubahan peraturan pemerintah Tahun 2012 terhadap perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Analisis dalam penelitian ini adalah Tinjauan Atas Kewajiban Pemungutan PPN pada PT Kereta Api Indonesia. Data yang diperoleh penulis meliputi data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam peningkatan dan pembangunan nasional Pemerintah memerlukan suatu penerimaan yang rutin, maka pemerintah menempatkan perpajakan sebagai pengadaan dana yang merupakan perwujudan peran aktif masyarakat yang dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan perubahan peraturan pemerintah berdampak pada perusahaan dengan pembayaran pajak menjadi lebih bayar pada bulan juli 2012 sehingga menguntungkan perusahaan.

Item Type:	Article
Divisions:	?? FEB_Akuntansi (13) ??
Depositing User:	Robot Migration
Date Deposited:	15 Oct 2025 06:44
Last Modified:	15 Oct 2025 06:45
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/13336

Actions (login required)

View Item