Analisis Atas Pengawasan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Negara merupakan suatu wadah berkumpulnya anggota masyarakat dimana terdapat penguasa atau pemimpin yang mempunyai kekuasaan yang dapat mengatur kehidupan sosial dan berkelompok sehingga terbentuklah suatu pemerintahan. Peran pemerintah di dalam suatu negara berfungsi untuk mengatur kehidupan berkenegaraan, melindungi negara dan rakyatnya, menjalankan penyelenggaraan negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat menuju kehidupan yang adil dan makmur. Untuk menjalankan fungsinya pemerintah memerlukan dana atau modal yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga dibutuhkan peran aktif masyarakat sebagai warga negara untuk memberikan iuran kepada negaranya yang berguna sebagai modal dalam pembiayaan negara. Salah satu modal yang diperlukan itu adalah bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksud adalah mayarakat hukum atau Gemeinshaft. Dalam kondisi ini bahwa antara negara dengan rakyatnya mempunyai hubungan timbal balik yang baik dan tentunya dibatasi dengan aturan, norma, undang-undang guna menghindari kesewenangan pihak lain. Jadi timbulnya pungutan pajak di suatu negara harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. (Siti Kurnia Rahayu, 2009:2) Di Indonesia norma hukum yang mengatur