Problematika Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

Saputra, Ariansyah Eka (2025) Problematika Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

	Text UNIKOM_ARIANSYAH_COVER.pdf - Published Version Download (28kB)
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (364kB)
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (140kB)
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_KATA PENGANTAR.pdf - Published Version Download (73kB)
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (77kB)
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_BAB I.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_BAB II.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (176kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (186kB) | Request a copy
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_BAB V.pdf - Published Version Download (16kB)
	Text UNIKOM_ARIANSYAH_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (88kB)
	Text KONTAK PENULIS DAN KONTRIBUTOR.pdf - Published Version Download (100kB)

Abstract

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana proses pemilihan umum tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan kehendak dan aspirasi mereka, serta untuk menentukan arah kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu sering kali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Metodologi penelitian yang akan di terapkan adalah yuridis normatif. Yang mana penelitian ini akan digunakan sumber - sumber data yang dilakukan dengan teknis kepustakaan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara normatif, di mana peneliti diharapkan dapat menganalisis dan mengkombinasikan berbagai permasalahan yang ada dalam pokok masalah tindak pidana pemilu. Undang-undang No. 7 Tahun 2023 menghadirkan sejumlah faktor yang memengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia. Salah satu faktor yang menonjol diantaranya yaitu presidential threshold. Selain itu, parliamentary threshold dengan ambang batas 4% bertujuan menyederhanakan sistem politik, tetapi berdampak pada hilangnya representasi partai kecil dan suara pemilihnya. Sistem pemilu terbuka juga menimbulkan tantangan bagi calon legislatif, terutama di daerah dengan literasi politik rendah, sementara ketidakproporsionalan alokasi kursi di daerah pemilihan (district magnitude) memperkuat ketidakadilan. Di sisi lain, metode Sainte Lague Murni cenderung menguntungkan partai besar dan melemahkan peluang partai kecil, sehingga mengurangi keragaman politik di parlemen. Kemudian, penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu mengancam integritas demokrasi. Praktik seperti manipulasi bantuan sosial untuk kepentingan politik, penggunaan fasilitas negara secara tidak sah. Permasalahan ini diperparah dengan sulitnya mekanisme penegakkan hukum yang terjadi dalam penanganan tindak pidana pemilu di Bawaslu maupun Sentra Gakkumdu. Dari sekian banyak kasus yang dilaporkan ke Bawaslu hanya Sebagian kecil yang diproses melalui Sentra Gakumdu. Demikian juga dengan kasus-kasus yang diproses di Sentra Gakkumdu hanya Sebagian kecil yang akhirnya sampai kepada proses pengadilan. Hal ini meningkatkan apatisme politik dan menurunkan partisipasi pemilih, yang pada akhirnya merusak legitimasi hasil pemilu serta memperburuk ketidakstabilan politik.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemilu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2023, Yuridis normatif
Subjects:	300_SOCIAL SCIENCES > 340_Law > 345_Criminal Law. K Law > K Law (General)
Divisions:	S1_SKRIPSI > FH_Ilmu Hukum (16)
Depositing User:	Mrs. Calis Maryani
Date Deposited:	18 Sep 2025 08:10
Last Modified:	18 Sep 2025 08:11
URI:	http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/10982

Actions (login required)

View Item