Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Studi Pada Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kota Bandung)

Bandung Kota Ramah Lanjut Usia merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung lebih inklusif dan nyaman bagi para Lanjut Usia, dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan Lanjut Usia melalui pemberdayaan. Namun dalam pelaksanaannya, program belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh para Lanjut Usia, diantaranya sarana informasi dan fasilitas yang belum memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hidup para Lanjut Usia di Kota Bandung dengan memberikan kesempatan untuk tetap aktif, mandiri dan berdaya guna dalam kehidupan bermasyarakat. Teori dalam penelitian ini menggunakan model Implementasi Kebijakan Edward III (1980) yang di dalamnya terdapat penyebab keberhasilan Implementasi Kebijakan yang dipengaruhi oleh empat indikator yaitu Komunikasi (Communication), Sumberdaya (Resources), Disposisi (Dispositions), dan Struktur Birokrasi (Beraucracy Structure). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan, melalui studi pustaka, studi lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive kepada aparatur Dinas Sosial Kota Bandung di Bidang Pemberdayaan Sosial, dan kalangan masyarakat seperti, Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung dan Masyarakat Lanjut Usia yang dilakukan selama bulan Juli dan Agustus 2024. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaanya, jika di lihat dari empat indikator yaitu Komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi mengenai program pemberdayaan Lanjut Usia, Sumberdaya yang sudah mulai memadai untuk pelaksanaan program pemberdayaan Lanjut Usia, Disposisi yang menunjukan sikap kepatuhan aparatur yang tinggi serta adanya kesesuaian dengan Struktur Birokrasi terhadap standar pelayanan pemberdayaan. Namun, belum berjalan maksimal dikarenakan adanya fragmentasi terkait sosialisasi yang harus ditingkatan kembali serta adanya penambahan jumlah aparatur.