Tanggung Jawab Hukum Promotor Website Perjudian Online Dalam Delik Perjudian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kegiatan promotor website perjudian online yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia merupakan kegiatan yang hari ini menimbulkan konflik baru dalam dunia digital seorang promotor menawarkan serta mengajak masyarakat untuk bermain judi online. Oleh karenanya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagai mana aturan Hukum yang di terapkan danjug tanggung jawab hukum peranan promotor website perjudian online dalam delik perjudian dihubungkan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analis dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melaui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahwa penulis menemukan adanya aturan hukum yang tidak memberatkan terhadap perbuatan promotor yang mana promotor tersebut ialah sumber dari maraknya perjudian online di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, promotor website perjudian online telah mempromosikan produknya mealui Facebook,YouTube,Twitter,Tiktok, Whatsapp bahwa kegiatan tersebut melanggar Undang-undangan Pasal 27 ayat (2) UU 19/2016 ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. berdasarkan Undang undang nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dijelaskan tidak ada di sebutkan didalamnya bahwa tindakan dari seorang promotor perjudian online merupakam tindakan yang melanggar Hukum serta prilaku promotor website perjudian hanya dapat di jatuhi hukuman dengan undang undang ITE saja. Mellihat itu, diharapkan adanya revisi undang undang tentang penertiban perjudian yang mana dapat menuntaskan permasalahan perjudian online dari promotor perjudian online sampai akar akarnya. undang-undang tersebut terakhir kalinya di perbaharui pada tahun 1974 dan perilaku perjudian dalam undang undang tersebut tidak di sebutkan bahwa permainan perjudian online yang ada dalam dunia maya merupakan tindakan perjudian dan belum adanya undang undang untuk mengatur hal tersebut.