Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Pasangan Suami Istri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian Perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur hal yang akan muncul seputar harta kekayaan bersama. Permasalahan yang dikaji peneliti bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap harta suami istri berdasarkan perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu penggambaran fakta yang dihubungkan dengan bahan hukum yang bersifat kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lainnya dianggap relevan dengan kajian menjadi dasar dalam penelitian. Analisis penelitian dengan cara pendekatan yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pasangan suami istri yang telah membuat dengan adanya perjanjian perkawinan hak dan kewajibannya terjamin kepastian hukumnya. Umumnya perjanjian perkawinan tersebut terkait tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak dan pemisahan hutang. Atas dasar tersebut peneliti memberikan saran untuk pasangan suami istri tetap utuh maka dibuatlah perjanjian perkawinan selain untuk perlindungan hak dan kewajiban suami istri terutama terkait dengan harta kekayan dan juga sebagai salah satu alat pencegah perceraian. Agar perjanjian perkawinan legalitasnya diakui maka dalam hal pembuatannya dilakukan dihadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang.