Implementasi Program Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Banceuy Terhadap Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Program Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Program Asimilasi ini bertujuan untuk
.mencegah dan mengendalikan penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tahun 2020 Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tentang Pengeluraran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan bagaimana pelaksanaan pemberian program Asimilasi dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap sesuai. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemberian program Asimilasi di masa covid-19. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi pemberian program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung telah sesuai dengan Pancasila Sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bukan hanya masyarakat yang memiliki hak tetapi Narapidana juga memilik haknya yang harus terpenuhi seperti mendapatkan program Asimilasi ini. Dan program Asimilasi ini telah sesuai mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Pembebasan Narapidana melalui program Asimilasi di masa covid-19 guna menanggulangi penyabaran virus covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan ketentuan Narapidana yang telah melaksanakan masa pidananya 2/3 (dua per tiga) sampai dengan tanggal yang ditentukan. Tetapi peneliti berpendapat bahwa Narapidana yang telah melaksanakan masa pidananya 2/3 tidak perlu adanya tanggal tertentu agar Narapidana bisa mendapatkan program Asimilasi dan diberikan alternatif lain seperti kerja sosial dengan bimbingan dan pengawasan yang ketat untuk memaksimalkan program Asimilasi dengan mengurangi jumlah tahanan agar tidak terjadi penumpukan atau overcapacity di dalam lingkungan Lembaga Pemaysarakatan serta meminimalisir pengeluaran uang negara atau overbudgeting,