Tinjauan Yuridis Tindakan Medis Dokter Terhadap Hukuman Kebiri Kimiawi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Praktik Kedokteran Juncto Surat Keputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia

Angka kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya semakin tinggi membuat pemerintahan Indonesia menambahkan hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum dokter terhadap eksekusi kebiri kimiawi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 tentang praktek kedokteran dan Kode Etik Kedokteran yang menimbulkan pertentangan dari para dokter.
Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu penggambaran fakta yang dihubungkan dengan bahan hukum yang bersifat kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan kajian menjadi dasar dalam penelitian. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif, yang memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Tindakan medis dokter harus berdasarkan dengan standar operasional prosedur dan diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Praktik Kedokteran. Begitu pula dengan tindakan medis kebiri kimiawi yang merupakan kewenangan dokter. Tanggung jawab dokter dalam tindakan medis kebiri kimiawi ini dalam praktiknya menimbulkan pertentangan dikalangan para dokter karena bertentangan dengan Sumpah Hippocrates dan juga Kode Etik Kedokteran Indonesia yang berasaskan tidak menyakiti atau non maleficence. Akan tetapi, dokter harus tetap tunduk terhadap perintah dari putusan pengadilan sehingga dokter dalam memberikan tindakan profesional demi hukum atau undang-undang ini mempunyai dasar argumen etis yang kuat, sehingga dalam hal ini dokter yang bertindak atas nama keadilan. Seharusnya pemerintah memberikan kebijakan kepada dokter untuk melaksanakan kebiri kimiawi sesuai dengan putusan pengadilan maka kode etik kedokteran bisa dikesampingkan dan dinilai tidak mencederai Sumpah Hippocrates dan juga Kode Etik Kedokteran.