Proses Pencairan Sp2d-Ls Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karawang

Pada tahun 1998, era reformasi membawa pergantian pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi adalah reformasi pemerintah yang ditandai dengan pemberian otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, daerah otonom dapat mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat. Halim dan Rohman (2009) mengemukakan, bahwa tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban, mampu memenuhi kewajiban, kejujuran, hasil guna, dan daya guna kegiatan daerah serta pengendalian petugas keuangan pemerintah daerah.