surtikanti (2013) Permasalahan otonomi daeerah ditinjau dari aspek perimbangan keuangan permerintah pusat dan daerah.
Full text not available from this repository.Abstract
Perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan Daerah serta permasarahan-permasarahan yang sEring pelaksanaan timout serama otonomi daerah. pokok-pokok penyerenggaraan otonomi daerah, pokok-pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, isu_ isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi isu-isu kritis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta implikasi penerapan UU No 33 Tahun 2004 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan DaerahPerlunya undang-undang dan Daerah serta permasarahan-permasarahan yang sEring pelaksanaan timout serama otonomi daerah. pokok-pokok penyerenggaraan otonomi daerah, pokok-pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, isu_ isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi isu-isu kritis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta implikasi penerapan UU No 33 Tahun 2004 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan Daerah.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-surtikanti-38897. Folder: Member / surtikanti@email.unikom.ac.id |
| Uncontrolled Keywords: | Perimbangan keuangan pusat dan daerah, otonomi daerah, UU No 33 Tahun 20O4 |
| Divisions: | ?? Member_GDL ?? |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 13:03 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 13:03 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/49764 |
