Permasalahan otonomi daeerah ditinjau dari aspek perimbangan keuangan permerintah pusat dan daerah.

surtikanti (2013) Permasalahan otonomi daeerah ditinjau dari aspek perimbangan keuangan permerintah pusat dan daerah.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan Daerah serta permasarahan-permasarahan yang sEring pelaksanaan timout serama otonomi daerah. pokok-pokok penyerenggaraan otonomi daerah, pokok-pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, isu_ isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi isu-isu kritis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta implikasi penerapan UU No 33 Tahun 2004 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan DaerahPerlunya undang-undang dan Daerah serta permasarahan-permasarahan yang sEring pelaksanaan timout serama otonomi daerah. pokok-pokok penyerenggaraan otonomi daerah, pokok-pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, isu_ isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi isu-isu kritis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta implikasi penerapan UU No 33 Tahun 2004 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan Daerah.

Item Type: Article
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-surtikanti-38897. Folder: Member / surtikanti@email.unikom.ac.id
Uncontrolled Keywords: Perimbangan keuangan pusat dan daerah, otonomi daerah, UU No 33 Tahun 20O4
Divisions: ?? Member_GDL ??
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 13:03
Last Modified: 05 Nov 2026 13:03
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/49764

Actions (login required)

View Item
View Item