Tinjauan Atas Sistem Pencairan Anggaran Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) Pada Lingkungan KaranG Taruna Kecamatan Bandung Wetan

Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan program sebagai upaya Pemkot Bandung melakukan pemerataan pembangunan di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung memberikan anggaran untuk karang taruna di setiap Kelurahan di Kota Bandung dengan harapan anggaran tersebut dapat membiayai seluruh kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dana ini difokuskan untuk sejumlah program di kewilayahan yang meliputi infrastruktur, kebersihan, dan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun fenomena yang terjadi di lapangan masih saja adanya pungutan liar dengan alasan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pencairan anggaran PIPPK, apa saja hambatan yang terjadi pada sistem pencairan anggaran PIPPK, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer ini penulis ambil di lapangan yaitu dengan cara wawancara langsung dengan pengelola anggaran bagian keuangan di Kantor Kecamatan Bandung Wetan, Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari tempat penelitian yaitu Kantor Kecamatan Bandung Wetan dengan meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan judul yang penulis ambil yang dapat dijadikan informasi bagi penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Development innovation program and territorial empowerment (PIPPK) is a program as an effort of Bandung city government to make distribution of development in the city of Bandung. Bandung city government provides budget for youth in every urban village in the city of Bandung with the hope that the budget can finance all existing activities in the community. This fund in focused on a number of regional programs that include infrastructure, hygiene, and a people-centered economy. However, the phenomenon that occurs in the field is still only illegal levies on the grounds to finance activities undertaken in the community. The purpose of this study is to find out how the budget disbursement system PIPPK, what are the obstacles that occur in PIPPK budget disbursement system, and how efforts are made to overcome these obstacles. In this study the authors used descriptive research method of the collecting information about the symptoms that existed at the time of the study conducted. The data sources in this paper are the primary and secondary data sources. Primary data is the author took in the field is by way of direct interview with the manager of the financial department in the office of Bandung Wetan district, while the secondary data writer obtained from the place of research is the office of Bandung Wetan district by examining documents related to the title that the author took that can be used as information for the author in the writing of this final task.