Analisis Kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Cimahi

Setelah penulis melakukan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) di Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang ada hanya sekedar kebijakan tertulis tapi kenyataannya aparatur masih ada yang kurang disiplin dalam pelaksanaan akan kebijakan yang telah dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI). Dalam kebijakan proses pembuatan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) terlalu otoriter tanpa mempertimbangkan masukan dari public sehingga mempengaruhi proses pembuatan sertifikat tanah manjadi kurang baik dan mengacu padau output yang kurang berkualitas. Setiap fungsi-fungsi yang terkait dalam proses pembuatan sertifikat tanah haruslah dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik sehingga proses pembuatan serrtifikat tanah secara efektif dan efisien dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi.