Supriatna, Jajang (2014) Tinjauan terhadap Kewenangan Kejaksaan Negeri Bandung dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Perkara PDS-11/BDG/05/2013 Kejaksaan Negeri Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
UNIKOM_COVER_Jajang_31608776.pdf
Download (18kB)
UNIKOM_Lembar Pengesahan_Jajang_31608776.pdf
Download (811kB)
surat Persetujuan publikasi.jpg
Download (442kB)
UNIKOM_DAFTAR ISI_31608776.pdf
Download (149kB)
UNIKOM_KATA PENGANTAR_Jajang_31608776.pdf
Download (236kB)
UNIKOM_DAFTAR PUSTAKA_Jajang_31608776.pdf
Download (154kB)
UNIKOM_BAB I_Jajang_31608776.pdf
Download (399kB)
UNIKOM_BAB II_Jajang_31608776.pdf
Download (360kB)
UNIKOM_BAB III_Jajang_31608776.pdf
Download (95kB)
UNIKOM_BAB IV_Jajang_31608776.pdf
Download (306kB)
UNIKOM_BAB V_Jajang_31608776.pdf
Download (89kB)
Abstract
Masalah dalam penelitian ini adalah tentang disposisi dari otoritas peradilan dalam penanganan kasus korupsi PT. Kereta Api Indonesia, dan sistem hukuman kasus korupsi di PT. Kereta Api Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran abot disposisi otoritas dan hukuman sistem judiciari tentang kasus korupsi di PT. Kereta Api Indonesia. Berdasarkan hasil mereka, peneliti menyarankan bahwa untuk mengatasi polemik kewenangan Peradilan dalam kasus korupsi dan mempertahankan sistem peradilan pidana terpadu, legislator harus segera menyelaraskan semua ketentuan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga membangun kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan serta kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
The problems of this research are about the disposition of judiciary�s authority in handling of corruption case of PT. Kereta Api Indonesia, and punishment system of corruption case at PT. Kereta Api Indonesia. The purpose of this research is to get the illustration abot the disposition of judiciari�s authority and punishment system of corruption case at PT. Kereta Api Indonesia. Based on their result, the researcher suggests that to overcome the polemic of Judiciary�s authority in corruption case and to maintain the integrated criminal justice system, legislators should immediately harmonize all provisions of laws and regulations relating to the authority of the investigation, thus establish legal certainty and justice for justice seekers as well as legal certainty for law enforcement officers in carrying out their duties.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-jajangsupr-33913. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Hukum / 2014 |
| Uncontrolled Keywords: | Kejaksaan Negeri Bandung, Tindak Pidana Korupsi |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Perencanaan Wilayah dan Kota (06) (1) |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 11:17 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 11:17 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/44076 |
