Tinjauan atas sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan LIngkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat

Penyelenggaraan pemerintahan di ajukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan negara, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik keuangan pusat dan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan mengambil data yang digunakan untuk penelitian diantaranya mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada BPLHD Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan aturan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif, penelitian ini bermaksud untuk membuat gambaran tentang situasi atau kejadian serta membandingkan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada BPLHD Provinsi Jawa Barat dengan peraturan yang telah ditetapkan.Kesimpulan dari penelitian penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas di BPLHD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas telah didukung dengan dokumen terkait yaitu Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) disertai dengan dokumen transaksi untuk melengkapi prosedur pengeluaran kas.

Implementation of the proposed government to coordinate the implementation of the rights and obligations of citizens in a state management system, which includes the management of state finances. Financial management should be carried out in a professional, open, and accountable as best for the prosperity of the people, both the central finance and local finance. The research was conducted Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) of West Java Province. The study was conducted by taking the data used for the study include the accounting system cash outlay. This study aims to determine whether the systems and accounting procedures spending cash on BPLHD West Java Province is in conformity with the rules. The data have been analyzed with descriptive methods, this study intends to make a picture of a situation or event, and compare systems and accounting procedures spending cash on BPLHDs West Java province with rules set. The conclusion of the study the application of systems and procedures for cash disbursements in BPLHD West Java province in accordance with the Regulation of the Minister of the Interior (Permendagri) No.. 13 of 2006 on Regional Financial Management Guidelines. In the implementation of the cash outlay has been supported with relevant documents ie copy of letter Provision (SPD), Letter of Payment Request (SPP), Payment Order (SPM), Warrant Disbursements (SP2D), and Letter of Accountability (SPJ) is accompanied by the transaction documents cash expenditures to complete the procedure.