Purwosetiono (2013) Tinjauan atas prosedur penyusunan anggaran belanja daerah pada BAPPEDA Kota Bandung. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
UNIKOM_PURWOSETIONO_LEMBAR HAK EKSKLUSIF.pdf
Download (248kB)
UNIKOM_PURWOSETIONO_SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf
Download (210kB)
UNIKOM_PURWOSETIONO_LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (149kB)
UNIKOM_PURWOSETIONO_COVER.pdf
Download (30kB)
UNIKOM_PURWOSETIONO_KATA PENGANTAR.pdf
Download (102kB)
UNIKOM_PURWOSETIONO_DAFTAR ISI.pdf
Download (103kB)
UNIKOM_PURWOSETIONO_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (90kB)
UNIKOM_PURWOSETIONO_BAB II.pdf
Download (287kB)
UNIKOM_PURWOSETIONO_BAB III.pdf
Download (107kB)
UNIKOM_PURWOSETIONO_ARTIKEL.pdf
Download (295kB)
Abstract
Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada Tahun 2006 dan 2007 telah disahkan , Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pemendagri No.59 Tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (APBD) , sehingga penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan menjadi lebih efektif. Namun demikian pada awal tahun penerapannya, sistem ini menimbulkan kendala ketidaksiapan aparat di daerah dalam pengaplikasiannya. Beranjak dari latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas belanja daerah terhadap pelayanan publik dengan mengambil studi kasus di Kota Bandung dan mengambil sampel pada tiga bidang pembangunan (pendidikan, kesehatan, dan prasarana umum).Pengambilan objek kajian pada tiga bidang ini didasarkan pada tingkat keeratan sektor pelayanan tersebut terhadap masyarakat.
Local finance is all the rights and obligations in respect of the area local government can be valued in money, including all forms of wealth relating to the rights and obligations of the area, within the framework of the budget revenue and expenditure areas.In the Year 2006 and 2007 have been ratified, Permendagri No 13 year of 2006 and permendagri No 59 year of 2007 which regulates of Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ,budgeting and implementation of the development program are expected to be more effective. However, in the early years of application, these systems pose a risk to the unpreparedness of the authorities in the region its application. Moving on from the background and problems, this study aims to assess the effectiveness of local spending on public services by taking a case study in Bandung City and took samples on three areas of development (education, health, and infrastructure general). Object retrieval on three areas of study are based on the service sector, the level of closeness The on society.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-purwosetio-32632. Folder: D3_Tugas_Akhir / Akuntansi / 2013 |
| Uncontrolled Keywords: | Prosedur, Anggaran, Belanja, APBD |
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 10:51 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 10:51 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/42964 |
