Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung No. 996 Tahun 2009 Tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kota Bandung

Rifqiya, Pradita (2013) Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung No. 996 Tahun 2009 Tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kota Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of UNIKOM_PRADITARIFQIYA_Cover.pdf] Text
UNIKOM_PRADITARIFQIYA_Cover.pdf

Download (18kB)
[thumbnail of UNIKOM_PRADITARIFQIYA_SURAT KETERANGAN HAK EKLUSIF.pdf] Text
UNIKOM_PRADITARIFQIYA_SURAT KETERANGAN HAK EKLUSIF.pdf

Download (148kB)
[thumbnail of UNIKOM_PRADITARIFQIYA_DAFTAR ISI.pdf] Text
UNIKOM_PRADITARIFQIYA_DAFTAR ISI.pdf

Download (116kB)
[thumbnail of UNIKOM_PRADITARIFQIYA_KATA PENGANTAR.pdf] Text
UNIKOM_PRADITARIFQIYA_KATA PENGANTAR.pdf

Download (169kB)
[thumbnail of UNIKOM_PRADITARIFQIYA_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
UNIKOM_PRADITARIFQIYA_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (257kB)
[thumbnail of UNIKOM_PRADITARIFQIYA_BAB I.pdf] Text
UNIKOM_PRADITARIFQIYA_BAB I.pdf

Download (330kB)
[thumbnail of UNIKOM_PRADITARIFQIYA_BAB II.pdf] Text
UNIKOM_PRADITARIFQIYA_BAB II.pdf

Download (570kB)
[thumbnail of ARTIKEL JURNAL.pdf] Text
ARTIKEL JURNAL.pdf

Download (454kB)
[thumbnail of PRESENTASI SIDANG UJIAN SARJANA.pptx] Slideshow
PRESENTASI SIDANG UJIAN SARJANA.pptx

Download (3MB)

Abstract

Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 996 Tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Bandung tersebut merupakan upaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E.Vanhorn dalam bukunya The Policy Implemetation Process yang menyatakan bahwa yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecendrungan pelaksana (implementor).Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan, observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Inspektorat dan aparatur SKPD terkait pengawasan. Penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive.Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan walikota nomor 996 tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler inspektorat Kota Bandung, belum dilakukan secara maksimal karena masih kurangnya sumber daya manusia. Sehingga tidak memaksimalkan jalannya pegawasan pemerintahan. Sistem dan prosedur pengawasan harus mengikuti petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inspektorat berwenang merekomendasikan tindakan perbaikan guna peningkatan kegiatan SKPD yang diperiksa. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Pemerintahan khususnya dalam hal pengawasan.

Doing supervising depend on rule of mayor number 996 of 2009 about the development of the frame work.The theory are used in the research is policy of implementation by Donald S.Van Meter and Vanhorn the book insist by the policy impllementation process which states that can affect the success of an implementation covering the policy standards and objectives, Policy resources, Interorganizational communication and enforcement activities, The characteristics of the implementing agencies, Economic, social, and political conditions, The disposition of implementors.The method of the research is descriptive and qualitative approach while the data commulation techniques in this study was a literature study, obsevation and interview. The source of the research is an Inspektorat by purposive tehnic.Based on the result of study, the implementation of regulation policy number 996 of 2009 for regular examination operational Bandung Inspektorat, it was not done well because a lack of resources. It can be abstruct the government duty. System and supervisor procedur have to follow basic on authorism recommend. Inspektorat recommended action remedial to get more result to develop goverment knowleadge spesificly in supervision.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-praditarif-31918. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Sospol / Ilmu_Pemerintahan / 2013
Uncontrolled Keywords: pengawasan, pedoman oprasional
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 10:34
Last Modified: 05 Nov 2026 10:34
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/42096

Actions (login required)

View Item
View Item