Sistem evaluasi penempatan fasilitas umum Kota Bandung di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung adalah suatu unit pelayanan yang dibentuk sebagai salah satu pencerminan Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur Pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perijinan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu masalah yang sering timbul dari lahan ini yaitu belum adanya monitoring perijinan dan evaluasi penempatan fasilitas umum dari Badan Pelayanan perijinan Terpadu untuk setiap lahan yang ada dikota bandung,Melihat permasalahan yang ada pada evaluasi penempatan fasilitas umum ini maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dibangun sebuah sistem evaluasi yang berbasis desktop yang gunanya untuk membantu proses pengevaluasian penempatan fasilitas umum tersebut. erangkat lunak ini dibangun menggunakan metode pemodelan terstruktur yang menggunakan tool Macromedia Dreamweaver 8 sebagai desain tampilan antar muka dan MySQL sebagai media pengolahan database-nya dan menggunakan metode Analytic Hierarchy Processing (AHP) sebagai model pendukung keputusan dari setiap kriteria dan subkriteria yang menjadi penilaian dari sistem evaluasi penempatan.Setelah melakukan analisis, perancangan, dan pengujian, maka dapat diperoleh kesimpulan sistem yang dibangun dapat memudahkan petugas dan kepala badan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) untuk proses pemilihan pemohon untuk perijinan fasilitas umum yang ada dikota bandung dan juga membantu petugas dan kepala badan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dalam proses evaluasi penempatan fasilitas umum yang mengacu pada kriteria yang ada.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) City of Bandung is a service unit established pursuant to the city of Bandung. The unit of service is established as one of the government Reflection Bandung to create a climate that led to the creation of a uniformity of pattern and implementation steps and pressure by government officials to the public and to the integration of the conditioned in the process of. Based on interviews with the head of the unified licensing agency licensing service issues that often arise from these lands is the lack of monitoring of the licensing agency licensing services integrated to any existing land in the city of Bandung, for example, there are public facilities that stand in the city of Bandung .The view from the problem that exist in the evaluation of the placement of these facilities to overcome these problems need to wake up a evaluation system haveas a base desktop with the function for in that general fasilitation appointment evaluation. This software wake up using structuring modeling method are and using tool Macromedia Dreamweaver 8 and for display desain between face and MySQL as a processing media the database and using the Analytic Hierarchy Processing (AHP) as a decision support modeling of each criteria and subcriteria the assessment of the evaluation system placement.After doing the analysis, design, and testing, it can be concluded that the system was built to Facilitate officer and head of the Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) for the process of selecting applicants for permits existing public facilities in the city of Bandung and also help the officer and the head of the Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) in the process of evaluating the placement of public facilities that refers to the existing criteria.