Prosedur Atas Tinjauan Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara Di KPKNL Bandung

Fauzi, Rizal (2013) Prosedur Atas Tinjauan Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara Di KPKNL Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of Unikom_Rizal Fauzi_Surat Hak Eksklusif.pdf] Text
Unikom_Rizal Fauzi_Surat Hak Eksklusif.pdf

Download (176kB)
[thumbnail of UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_COVER .pdf] Text
UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_COVER .pdf

Download (18kB)
[thumbnail of UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_LEMBART PENGESAHAN.pdf] Text
UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_LEMBART PENGESAHAN.pdf

Download (237kB)
[thumbnail of UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_KATA PENGANTAR.pdf] Text
UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_KATA PENGANTAR.pdf

Download (186kB)
[thumbnail of UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_DAFTAR ISI.pdf] Text
UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_DAFTAR ISI.pdf

Download (86kB)
[thumbnail of UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_BAB 1.pdf] Text
UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_BAB 1.pdf

Download (170kB)
[thumbnail of UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_BAB II.pdf] Text
UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_BAB II.pdf

Download (241kB)
[thumbnail of UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_BAB IV.pdf] Text
UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_BAB IV.pdf

Download (142kB)
[thumbnail of UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
UNIKOM+RIZAL FAUZI_21108131_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (82kB)

Abstract

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah suatu satuan kerja yang menjalankan secara administratif keputusan PUPN terkait pengurusan piutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 (PMK No. 135/PMK.01/2006) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-03/KN/2009 (Perdirjen No. 03/KN/2009) tentang Pembagian Tugas pada Kantor Wilayah dan Pembagian Lingkup/ Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Kantor di Lingkungan DJKN, KPKNL Bandung memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan atas Piutang Negara yang salah satunya berasal dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pengurusan piutang negara diawali dengan penyerahan piutang negara oleh penyerah piutang secara tertulis disertai resume dan dokumen pendukung kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Berkas atau dokumen penyerahan pengurusan piutang negara tersebut selanjutnya akan diteliti oleh PUPN. Apabila dinyatakan adanya dan besarnya piutang negara adalah telah pasti menurut hukum maka akan diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Setelah adanya SP3N nantinya akan diberikan nomer registrasi pada Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Hasil penelitian berkas atau dokumen yang dilampirkan dalam surat penyerahan pengurusan piutang negara kepada PUPN(Panitia Urusan Piutang Negara) Cabang dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Khusus(RHPK).

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-rizalfauzi-30380. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2011
Uncontrolled Keywords: piutang negara, KPKNL
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 09:58
Last Modified: 05 Nov 2026 09:58
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/40558

Actions (login required)

View Item
View Item