Oktadeanti, Wita (2012) Bantuan hukum di Kepolisian daerah Jawa Barat bagi anggota Kepolisian Republiki Indonesia yang melakukan tindak pidana : laporan kerja praktek. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
UNIKOM_Wita Oktadeanti_Surat Keterangan Penyerahan Hak Ekslusif.pdf
Download (516kB)
UNIKOM_Wita Oktadeanti_Cover.pdf
Download (69kB)
UNIKOM_Wita Oktadeanti_Lembar Pengesahan.pdf
Download (536kB)
UNIKOM_Wita Oktadeanti_Kata Pengantar.pdf
Download (19kB)
UNIKOM_Wita Oktadeanti_Daftar Isi.pdf
Download (9kB)
UNIKOM_Wita Oktadeanti_Daftar Pustaka.pdf
Download (15kB)
UNIKOM_Wita Oktadeanti_BAB I.pdf
Download (155kB)
UNIKOM_Wita Oktadeanti_BAB II.pdf
Download (134kB)
UNIKOM_Wita Oktadeanti_BAB III.pdf
Download (18kB)
UNIKOM_Wita Oktadeanti_BAB IV.pdf
Download (63kB)
UNIKOM_Wita Oktadeanti_BAB V.pdf
Download (10kB)
Abstract
Penerapan Bantuan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana.Penerapan bantuan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yaitu dengan cara Kepolisian Republik Indonesia menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Dasar hukum ketentuan tersebut yaitu Pasal 13 Peraturan Pererintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.Efektifitas Bantuan Hukum yang Diberikan pada Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana.Efektifitas bantuan hukum yang diberikan pada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, sangat efektif tanpa harus mencari tenaga bantuan hukum di luar instansi Kepolisian karena sudah disediakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Pererintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-witaoktade-30311. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Hukum / 2012 |
| Uncontrolled Keywords: | Pasal 13 Peraturan Pererintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, LBH, kepolisian, hak terdakwa |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Perencanaan Wilayah dan Kota (06) (1) |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 09:58 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 09:58 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/40493 |
